BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Pernyataan “perang terbuka” dan “Brebes Chaos” yang disampaikan Ketua DPC PDIP Brebes, Cahrudin, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu polemik di Kabupaten Brebes dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam video tersebut, Cahrudin menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan mutasi dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Brebes. Kekecewaan itu kemudian memuncak pada pernyataan tegas di akhir video yang langsung menjadi sorotan publik.
“Saya hari ini menyatakan perang terbuka dan tentu jangan salahkan saya manakala terjadi Brebes Chaos. Paham kalian,” tegasnya.
Pernyataan yang muncul di penghujung video tersebut langsung memicu polemik. Publik menilai ancaman itu berbahaya karena mengingatkan pada kerusuhan besar Agustus 2025, ketika massa menyerang Mapolres Brebes, merobohkan pagar, dan membakar Gedung DPRD hingga menyebabkan jalur Pantura lumpuh total.
Pernyataan tersebut dinilai sejumlah pihak berpotensi menimbulkan kegaduhan serta berdampak pada stabilitas daerah. Apalagi, situasi sosial di Kabupaten Brebes dinilai membutuhkan ketenangan, kehati-hatian, serta kedewasaan dalam menyampaikan sikap di ruang publik, khususnya oleh tokoh politik.
Saat dikonfirmasi wartawan, Cahrudin mengakui bahwa video tersebut merupakan pernyataan dirinya yang disampaikan pada Senin, 6 April 2026 lalu. Ia menyebut pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak dan mengabaikan aspirasi pihaknya.
“Video itu benar saya buat. Saya sudah sangat kecewa dengan sikap mereka,” katanya, Rabu (8/4/2026) kemarin dikutip dari suaraglobal.id.
Seiring penyebaran video yang memuat pernyataan “perang terbuka” dan “Brebes Chaos” tersebut, berbagai tanggapan bermunculan dari kalangan masyarakat sipil yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas dan etika dalam menyampaikan sikap di ruang publik.
Salah satu aktivis, Deden Sulaiman, menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi dalam ruang publik, khususnya dalam dinamika politik.
“Perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar, namun penyampaiannya harus tetap menjaga ketenangan masyarakat. Brebes membutuhkan suasana yang sejuk,” ucapnya.
Menurutnya, mutasi ASN merupakan kewenangan administratif pemerintah daerah yang berada dalam koridor sistem birokrasi. Karena itu, apabila terdapat perbedaan pandangan, mekanisme yang tersedia seperti dialog maupun jalur resmi dinilai lebih tepat digunakan.
“Demokrasi memberi ruang kritik, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam cara menyampaikannya,” tambahnya.
Sementara itu, aktivis Moch Subkhan menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan bernada ancaman dari seorang pimpinan partai politik tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kami mengecam keras adanya pernyataan sikap yang membuat gaduh. Partai ini adalah partai besar, seharusnya mampu mencerminkan sikap kedewasaan, tapi justru saya melihat sebaliknya, partai besar tapi dipimpin orang yang tidak bijak,” tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, seluruh pihak seharusnya mengedepankan kolaborasi dan solusi, bukan pernyataan yang berpotensi memicu keresahan.
“Kondisi keuangan daerah semakin berat, diperlukan kreativitas dan kerjasama, bukan ancaman yang membuat suasana tidak kondusif. Ancaman seperti ‘Brebes Chaos’ tidak layak dilontarkan oleh seorang ketua partai,” lanjutnya.
Lebih jauh, Subkhan menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan langkah pelaporan kepada pihak berwenang karena menilai pernyataan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Dan kami sebagai masyarakat Brebes akan melaporkan terkait rencana gerakan chaos di Brebes. Kita juga mempertanyakan, apakah sikap Carudin ini dilakukan atas nama partai atau hanya atas nama pribadi? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar pernyataan tersebut dicermati sebagai indikasi awal yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah jika tidak segera ditangani secara bijak.
“Ini kan sebuah awal, sebuah indikasi yang perlu dicermati bersama. Saya kira pihak yang berwenang tentu sudah mengamati, sehingga ke depan apabila ada potensi yang berkembang, tinggal diminta pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua LSM Garuda Sakti, Eko Sindung Prakoso, juga memberikan tanggapan. Ia menilai penting untuk memisahkan kepentingan pribadi dengan institusi partai, serta menghindari pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi terhadap pemerintahan daerah.
“Sikap yang dilakukan Ketua DPC PDIP jangan kelihatan bodohnya. Apalagi membuat manuver menggunakan kendaraan partai, itu sangat keliru. Jangan masalah pribadi dikaitkan dengan partai, apalagi mengintervensi pemerintah atau birokrasi Kabupaten Brebes,” tandasnya.
Dengan rekam jejak kerusuhan yang masih segar dalam ingatan, masyarakat berharap semua pihak mampu menjaga kondusivitas dan mencegah eskalasi konflik sosial baru di Kabupaten Brebes.
