BOLAANG MONGONDOW (SULUT) SUARAPANCASILA.ID– Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow akan menyelenggarakan sosialisasi netralitas ASN, TNI-Polri, untuk memastikan pemilihan yang demokratis dan berintegritas pada Pilkada serentak tahun 2024 di Lolak, Jumat, 11 Oktober 2024.
Untuk tahapan Pilkada serentak 2024, sosialisasi dilakukan untuk mencegah pelanggaran atau konflik.
Salah satu masalah penting saat ini adalah netralitas ASN, TNI, dan Polri, yang harus diantisipasi dan dipantau oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat.
Kegiatan yang akan diadakan di Lolak sangat menarik karena didukung sepenuhnya oleh Forkopimda Kabupaten Bolmong.
Sebagaimana disampaikan oleh Letkol Inf Fahmil Harris, Dandim 1303/Bolmong, Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir, S.H., SIK., MM., Elwin Agustian Khahar, S.H., M.H., dan Penjabat Bupati Bolmong, dr. Jusnan Calamento Mokoginta, MARS.
MARS mengatakan bahwa kegiatan ini dianggap penting sebagai upaya pencegahan, Saat di wawancara Pj Bupati Bolmong, dr. Jusnan Calamento Mokoginta.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini bukan semata-mata membuat ASN dan Kepala Desa takut, tetapi sangat penting untuk memberikan informasi sebagai langkah awal untuk mencegah pilkada. Dalam melaksanakan tugas jabatan pemerintahan, mereka harus memahami batas-batas pilkada.
Menurut Elwin Agustian Khahar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Bolmong dapat dipahami dengan baik karena ASN dan TNI POLRI memiliki batasan dalam pilkada.
“Bagus dan sangat mendukung, semoga kegiatan berjalan lancar serta diharapkan nantinya bisa masyarakat dan ASN serta TNI POLRI tahu dan faham akan regulasi mengenai Pilkada,” katanya.
Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmi Harris, yang secara internal berjenjang ke bawa terus melakukan sosialisasi tentang netralitas TNI, juga menyatakan hal yang sama.
“Saya mendukung kegiatan Bawaslu Bolmong tersebut,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Kapolres Bolmong, AKBP Muhammad Chaidir, S.H., SIK., MM, menyatakan bahwa dia terus berpesan kepada seluruh anggota untuk mengikuti pesan Presiden dan Kapolri tentang netralitas, integritas, dan independensi.
“Sesuai perintah Presiden kepada TNI POLRI & ASN wajib netral dan tidak berpolitik praktis dan kapolri sudah tegas kepada Kapolda dan Kapolres beserta seluruh anggota polri harus netral,” ungkapnya.(Jody Sampelan)
