PURWOKERTO ( JATENG ) SUARAPANCASILA.ID ,– Tata kelola sampah di Kabupaten Banyumas dinilai telah berjalan dengan baik dan bahkan menjadi rujukan bagi sejumlah daerah lain dalam pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir. Namun di balik capaian tersebut, pelaku di lapangan kini menghadapi persoalan baru terkait penanganan hasil akhir pengolahan sampah.
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Sapu Resik” Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah dibangun selama ini berjalan sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas.
Ketua KSM Sapu Resik, Agus S, menyampaikan bahwa pihaknya bersama anggota telah menjalankan tugas pokok secara konsisten, mulai dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat hingga pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik. Tidak ada gejolak di masyarakat terkait tata kelola sampah. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat juga semakin meningkat,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menurut dia, keberadaan KSM di tingkat desa dan kelurahan menjadi ujung tombak keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas. Program ini bahkan disebut telah menarik perhatian daerah lain untuk belajar langsung ke Banyumas.
Namun demikian, Agus mengungkapkan adanya persoalan serius yang kini dihadapi KSM, yakni penumpukan hasil olahan sampah berupa residu dan bahan Refuse Derived Fuel (RDF).
“Masalahnya sekarang ada di hilir. Output hasil pengolahan seperti residu dan RDF menumpuk dan belum tertangani maksimal. Bahkan sudah memenuhi seluruh area dalam gedung PDU kami,” jelasnya.
Ia menilai, pengelolaan hasil akhir tersebut seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, agar sistem yang sudah berjalan di tingkat masyarakat tidak terhambat.
Kondisi ini, lanjut Agus, berpotensi mengganggu operasional pengolahan sampah di tingkat KSM jika tidak segera ditangani.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah agar penanganan residu dan RDF ini bisa segera diatasi. Dengan begitu, kami bisa terus bekerja maksimal dalam mendukung program pemerintah,” tambahnya.
KSM Sapu Resik berharap adanya langkah strategis dari pemerintah daerah, baik melalui penguatan sistem pengangkutan residu, kerja sama dengan industri pengguna RDF, maupun penyediaan fasilitas pengolahan lanjutan.
Dengan adanya solusi di sektor hilir, diharapkan keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Banyumas dapat terus berlanjut dan menjadi model berkelanjutan bagi daerah lain di Indonesia. ( Ciptadi )
