KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID – Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur berlangsung khidmat dan penuh semangat di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Kamis (9/4/2026) pagi. Mengusung tema “Perkuat Sinergi Pengusaha, Sukseskan Program Makan Bergizi di Jawa Timur”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pelaku usaha dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Dirjen Makan Bergizi Gratis (MBG) Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Ketua DPP GAPEMBI Alven Stony.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Dirjen Makan Bergizi Gratis (MBG) Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Ketua DPP GAPEMBI Alven Stony.
Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga mitra penyedia layanan makanan bergizi. Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal DPW GAPEMBI Jawa Timur dalam mengonsolidasikan kekuatan organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, S.H., yang akrab disapa Abah Makhrus, menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada beberapa prioritas utama guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Yang kedua adalah memastikan bahwa di dapur—mulai dari peralatan, gudang, hingga karyawan—benar-benar mampu melaksanakan program sesuai dengan juknis dan SOP dari BGP,” ujar Abah Makhrus saat diwawancarai.
Ia menjelaskan bahwa standar operasional menjadi hal krusial yang harus dipatuhi seluruh mitra, agar kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya kerja sama sistem yang terintegrasi.
“Yang ketiga adalah kerja sama terkait sistem dan lainnya, sehingga teman-teman yang sudah berinvestasi, yang per dapur bisa mencapai sekitar Rp2 miliar, mendapatkan kepastian. Kami tidak ingin ada kejadian seperti sebelumnya, tiba-tiba disuspend tanpa pemberitahuan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara (suspend) yang dilakukan tanpa komunikasi jelas telah merugikan para mitra. Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya sewa yang sudah disepakati tidak dibayarkan akibat penghentian tersebut.
“Ini sangat merugikan mitra. Ada yang sudah sewa, tapi tidak dibayar karena disuspend. Maka tiga hal ini menjadi prioritas utama kami,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Abah Makhrus menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh program ini adalah memastikan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, benar-benar mendapatkan asupan makanan bergizi secara layak dan berkelanjutan.
“Yang paling utama adalah penerima manfaat bisa menerima manfaat dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Ke depan, DPW GAPEMBI Jawa Timur juga akan memperluas struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan agar implementasi program makan bergizi dapat menjangkau lebih luas dan berjalan efektif di lapangan.
“Setelah ini kita akan membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Jawa Timur, sehingga program ini bisa sampai ke bawah,” jelasnya.
Terkait data penerima manfaat dan mitra, Abah Makhrus mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan data di lapangan. Ia menyebutkan, jumlah yang sempat diinformasikan mencapai ratusan, namun setelah dilakukan pengecekan, jumlahnya tidak sebanyak itu.
“Tadi sempat disampaikan ada sekitar 700, tapi setelah dicek tidak sampai, hanya puluhan. Ini sudah kami komunikasikan dengan pihak wilayah dan koordinator, termasuk berbagai kendala yang terjadi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan suspend yang terjadi tanpa pemberitahuan jelas, yang berdampak langsung pada distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Waktu disuspend, sekolah-sekolah tidak menerima kiriman. Anak-anak sampai bertanya, biasanya dapat makan bergizi, kok tidak ada. Ini yang harus segera kita benahi,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, GAPEMBI akan mendorong seluruh mitra untuk lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) serta melengkapi seluruh persyaratan administratif.
“Kita minta anggota menjalankan sesuai SOP. Jangan sampai lalai, misalnya belum ada sertifikat halal, atau dokumen kesehatan seperti SLHS belum lengkap,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya kendala teknis, seperti proses unggah data oleh pihak penanggung jawab dapur (SPPI), yang terkadang belum dilakukan secara optimal meskipun mitra sudah mendaftar.
“Kalau mitra sudah mendaftar, sebenarnya tidak boleh langsung disuspend karena masih dalam proses. Ini yang perlu dibenahi bersama,” katanya.
Selain itu, GAPEMBI juga akan memberikan perhatian serius terhadap perlindungan konsumen, terutama terkait kualitas makanan yang disalurkan. Beberapa kasus makanan tidak layak konsumsi menjadi evaluasi penting ke depan.
“Ini jadi PR kita, bagaimana perlindungan kepada konsumen dan juga perlindungan kepada mitra. Dua-duanya harus berjalan seimbang,” tandas Abah Makhrus.
Melalui pelantikan ini, diharapkan DPW GAPEMBI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program makan bergizi, sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh di Jawa Timur.
Reporter : Matnadir
Editor. : Denny W
