BREBES, SUARA PANCASILA.ID – Masyarakat tidak sekadar ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah, melainkan butuh informasi yang jelas dan bisa langsung dipraktikkan — mulai dari cara mengurus dokumen kependudukan, akses bantuan sosial, hingga jadwal pelayanan publik. Kebutuhan inilah yang mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes memperkuat kemampuan pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Grand Dian Hotel Brebes, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah” dengan subtema “Mengelola dan Mengoptimalkan Komunikasi Publik Pemerintah Berbasis Data”, guna membekali para admin medsos agar mampu menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa data dan regulasi saja tidak cukup. Informasi pemerintah juga harus disampaikan dengan empati, agar masyarakat merasa dipahami.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan keresahan warga sebelum menjelaskan kebijakan. Kritik yang membangun dijadikan bahan perbaikan, sementara informasi yang keliru diluruskan dengan fakta dan bukti yang akurat.
“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” ujar Warsito.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Arifin, S.Pd., M.H., dalam pemaparannya menekankan bahwa media sosial pemerintah bukan sekadar sarana pamer kegiatan, melainkan ruang pelayanan informasi, dialog, dan pembentukan kepercayaan.
Pengelola medsos didorong menyajikan konten yang informatif, edukatif, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan mengajak partisipasi warga. Misalnya, informasi layanan administrasi harus jelas menyebutkan syarat, jadwal, lokasi, dan prosedur. Sementara setiap program pemerintah harus menjawab pertanyaan mendasar: apa manfaatnya dan bagaimana cara mengaksesnya?
Kepala Bidang Komunikasi Kehumasan Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Taufan Haqiqi, S.E., M.M., menjelaskan pentingnya penggunaan data untuk memahami kebutuhan warga, menentukan topik, serta mengevaluasi efektivitas konten. Bahasa birokrasi yang kaku perlu diubah menjadi narasi yang lebih manusiawi dan mudah dipahami.
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga diperkenalkan untuk membantu efisiensi kerja — mulai dari merangkum dokumen, menyusun ide, hingga menyusun draf konten. Namun, verifikasi fakta tetap wajib dilakukan sebelum informasi dipublikasikan. Teknologi membantu, tetapi ketelitian dan tanggung jawab tetap di tangan pengelola.
Praktisi komunikasi, Rama Sahid, S.Psi., M.M., C.T., dalam sesi materinya juga meninjau perkembangan akun medsos OPD untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Hal ini menjadi dasar untuk mengenali kemajuan sekaligus menentukan perbaikan yang diperlukan.
Para peserta tampil antusias, berdiskusi mulai dari pemanfaatan AI, keterbatasan sarana, hingga strategi meningkatkan ulasan positif dari warga. Terungkap bahwa pengelolaan medsos pemerintah tidak hanya soal kreativitas, tetapi juga kemampuan mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk.
Pada akhirnya, keberhasilan media sosial pemerintah bukanlah ketika unggahan ramai ditonton, melainkan ketika informasi yang disampaikan benar-benar membantu warga memahami layanan, menemukan solusi, dan mengetahui langkah yang harus diambil.
