BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Sebanyak 26 ribu jiwa di Kabupaten Brebes berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam kurun waktu satu tahun. Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memperkuat berbagai program bantuan sosial, layanan kesehatan, dan perbaikan rumah untuk menjaga tren penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes turun dari 283 ribu jiwa atau 15,60 persen pada Maret 2024 menjadi 257 ribu jiwa atau 14,15 persen pada Maret 2025. Angka tersebut dihitung dari total penduduk sekitar 2,09 juta jiwa.
Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan ekstrem, dari 0,75 persen pada 2024 menjadi 0,39 persen pada 2025. Meski menunjukkan perbaikan, Brebes masih menghadapi tantangan karena persentase kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah.
Bupati Paramitha mengatakan, pemerintah daerah terus mengarahkan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan kebutuhan pokok, jaminan kesehatan, pelayanan medis langsung ke rumah warga, hingga perbaikan hunian tidak layak.
Salah satu program yang diandalkan ialah Wareg Sedoyo, berupa penyaluran paket sembako dalam empat tahap kepada 14.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Program yang dibiayai APBD ini menyasar keluarga yang belum terjangkau bantuan pemerintah pusat.
Bantuan kebutuhan pokok diharapkan dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.
Pemkab Brebes juga menanggung iuran BPJS Kesehatan melalui APBD bagi 87.362 warga miskin setiap bulan. Dukungan tersebut memberikan akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga biaya layanan kesehatan tidak semakin membebani kondisi ekonomi keluarga.
Di bidang kesehatan, program Nakes Door to Door telah menjangkau 61.664 jiwa dari target 75.000 sasaran. Melalui layanan pemeriksaan langsung ke rumah warga, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Perhatian juga diberikan kepada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Pada 2026, Pemkab Brebes mengalokasikan program perbaikan terhadap 468 unit rumah melalui APBD, termasuk 77 unit rumah bagi korban bencana alam.
Perbaikan rumah diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak, sekaligus mendukung kesehatan serta kenyamanan keluarga.
Paramitha menegaskan, penanganan kemiskinan membutuhkan intervensi yang saling melengkapi. Pemenuhan kebutuhan dasar perlu berjalan beriringan dengan akses kesehatan, tempat tinggal layak, dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Pemkab Brebes mengawal sejumlah program pemerintah pusat. Melalui gerakan Siap Lulus PKH, sebanyak 3.150 keluarga penerima manfaat mendapat pendampingan untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Dukungan perbaikan hunian juga diperkuat dengan kuota 1.545 unit RTLH dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2026. Sementara itu, program Sekolah Rakyat di Kecamatan Larangan menyediakan fasilitas pendidikan gratis berasrama bagi 207 anak.
Di sisi lain, bantuan sosial nasional tetap menjadi penopang pemenuhan kebutuhan keluarga rentan. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 106.537 keluarga, sedangkan bantuan sembako menjangkau 197.094 keluarga.
“Langkah terpadu ini kami harapkan mampu memastikan intervensi sosial terdistribusi tepat sasaran dan merata di seluruh pelosok Brebes,” kata Paramitha.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Brebes berupaya memastikan penurunan angka kemiskinan diikuti perbaikan kualitas hidup masyarakat. Tantangannya bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperkuat kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan mempertahankan kesejahteraan dalam jangka panjang.
