BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Komunikasi Publik di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Brebes, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, saran, dan evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di MPP.
Forum tersebut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, hingga unsur pemerintah desa. Sejumlah instansi yang hadir di antaranya Polres Brebes, Kejaksaan Negeri Brebes, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), KPP Pratama Tegal, Samsat Brebes, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, Baznas, Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, BP2MI Jawa Tengah, APINDO, Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS), serta berbagai OPD di lingkungan Pemkab Brebes.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes, Juwita Asmara, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum ini kami selenggarakan untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan sekaligus menampung saran dan masukan dari masyarakat maupun instansi penyelenggara layanan. Harapannya, pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Brebes semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Juwita.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan di MPP Brebes. Dengan demikian, kualitas layanan di setiap gerai pelayanan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Juwita juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap keberadaan Mal Pelayanan Publik Brebes terus mengalami peningkatan. Setiap harinya, MPP melayani sekitar 100 hingga 300 warga yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan berbagai usulan. Salah satunya datang dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Brebes, Edy Suryono, yang menyoroti pentingnya ketersediaan data ketenagakerjaan yang akurat.
Menurut Edy, informasi mengenai jumlah angkatan kerja, jumlah pencari kerja yang siap bekerja, serta kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan perlu terus diperbarui agar dapat mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan para pencari kerja secara lebih efektif.
Melalui Forum Komunikasi Publik tersebut, DPMPTSP Kabupaten Brebes berharap sinergi antara pemerintah, instansi penyelenggara layanan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah diakses, transparan, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Forum Komunikasi Publik juga diharapkan dapat menjadi agenda evaluasi secara berkala, sehingga budaya pelayanan yang terbuka terhadap kritik dan masukan dapat diterapkan tidak hanya di Mal Pelayanan Publik, tetapi juga di berbagai instansi pelayanan lainnya di Kabupaten Brebes.
