BENGKULU, SUARAPANCASILA.ID-Beruntung sekali KPK menyelenggarakan adu gagasan capres dalam isu pemberantasan korupsi. Meskipun tidak ada tanya jawab, akan tetapi rakyat dapat mengetahui langkah kandidat dalam mengatasi koruptor. Tinggal bagaimana kita menilai capres mana yang serius mengatasi korupsi.
Sebelum menilai gagasan capres, sebaiknya mencari tahu penyebab terjadinya perilaku korupsi. Sebab ketika tidak memahami akar masalahnya, cara tempuh apapun kemungkinan besar tidak menyelesaikan masalahnya.
Korupsi terjadi dari berbagai kalangan, baik dari kalangan bawah maupun atas dan bentuknya bisa beraneka cara. Entah dilakukan dengan penyogokan, penimbunan, pencucian uang, pengambilan, maupun dengan tindakan lainnya. Bisa dibilang tindakan korupsi, dikarenakan hawa nafsu ataupun keinginan tidak puas dengan yang dimiliki.
Soal keinginan tidak merasa cukup, dapat dikendalikan dengan akal rasional dan integritas atau kejujuran. Jadi untuk mencegah koruptor dilakukan dengan meningkatkan integritas pejabat dan memberikan sanksi dengan efek jera kepada pejabat yang masih korup.
Bagiku gagasan Prabowo soal menaikkan gaji pejabat dan pejabat melaporkan LHKPN tidak dapat mencegah tindakan korupsi. Sebab banyak pejabat dengan gaji tinggi tetap korupsi, bahkan mereka juga rutin melaporkan LKHPN tiap tahunan.
Terlebih korupsi sekarang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Bisa dibilang uang haram tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan satu keluarga, maupun keturunannya. Jadi meskipun Prabowo menaikkan gaji pejabat hingga puluhan juta, tetap saja korupsi tidak akan menurun.
Sedangkan Ganjar mencegah korupsi dengan menggandeng KPK, Membuat Kurikulum Anti Korupsi, serta melemparkan koruptor ke Nusakambangan. Caranya tidak hanya melakukan pencegahan, melainkan juga dengan memberikan sanksi dengan efek jera.
Tindakan Ganjar dalam pencegahan tidak hanya kepada pejabat, melainkan kepada generasi penerus dengan menerapkan kurikulum di sekolah. Apalagi cara ini membentuk pribadi yang berintegritas dan mampu mengurangi koruptor ke depannya. Sebab pembiasaan terus-menerus akan membawa nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Ditambah Ganjar siap melakukan percepatan pembuatan UU perampasan aset koruptor. Dengan begitu, mereka yang korup akan menjadi miskin dan tidak mampu bisa keluar masuk penjara bebas lagi. Sebabnya karena mereka sudah tidak memiliki harta dan dibuang ke Nusakambangan.
Nusakambangan sebagai tempat narapidana kelas kakap dan terletak terpencil. Apalagi di sana dikenal sebagai tempat tahanan yang hukuman mati dan memiliki aura mistis serta memiliki penjagaan ketat. Jadi bukan hanya mereka kehilangan harta bendanya, melainkan juga merasakan sakitnya psikis dengan kondisi di sana.
Bagiku cara Ganjar sangat mampu mencegah korupsi dan menguranginya dengan membuat hukuman yang jera. Terlebih Ganjar memiliki ketegasan dan keberanian dalam memecat pejabat koruptor maupun pungli. Itu sudah dibuktikan saat menjadi Gubernur.
Untuk membebaskan Indonesia dari koruptor, dibutuhkan pemimpin yang serius menangani akar masalahnya dan meringkus koruptor dengan hukuman berat. Tanpa itu semua, korupsi di Indonesia tidak akan menurun, malah meningkat.
Makanya dalam pemilihan Presiden 2024, sebaiknya mencari pemimpin yang teruji integritasnya dan mampu menangkap koruptor. Dengan begitu pembangunan di Indonesia akan berjalan lebih cepat dan merata ke semua daerah. Sebab korupsi sangat menghambat pembangunan hingga terjadinya proyek mangkrak. (*)
