REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri,SSTP, MSi, menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo, di ruangrapat bupati, Selasa (31/3/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Iwan Sumatri, SE, MM, Asisten I Bobby HarpaSantana, SSTP, MSi, Asisten II Titin Verayensi STrKeb, SKM MKn, Asisten III Elva Mardiana SIP MSi, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan para kepalapuskesmas.
Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Dr. H. Hendri, SSTP, MSi menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunanyang merata.
“Dalam membangun Rejang Lebong ini, kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat secaraproporsional. Tidak hanya satu OPD, tetapi kolaborasi antar OPD sehingga seluruh perangkatdaerah dapat merasakan pembangunan. Untuk itu, kami mohon petunjuk dan arahan dari PakSugimulyo selaku Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, agar ke depan tidak terjadi ketimpangandalam pengalokasian anggaran. Anggaran tidak menumpuk di satu OPD saja,” ujar Dr. H.Hendri, SSTP, MSi.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik,tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik seperti penanganan kemiskinan, penurunanstunting, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, menyoroti pentingnya evaluasiperencanaan anggaran tahun 2026 yang harus selaras dengan prioritas nasional.
“Ada lima sektor prioritas pemerintah pusat, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting,pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah perlu mendukung secaraoptimal pengelolaan pada sektor-sektor tersebut,” jelas Sugimulyo.
Ia juga mengingatkan agar penurunan dana transfer pusat disikapi dengan meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secaraefektif dan efisien.
Menurut Sugimulyo, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi besar dalam meningkatkanPAD, mulai dari sektor pariwisata, pertanian hingga UMKM. Namun demikian, upaya tersebutharus diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan stunting di Rejang Lebong yang perlumenjadi perhatian bersama. Berdasarkan data, angka kemiskinan mengalami penurunan dari14,65 persen pada 2024 menjadi 11,71 persen pada 2025, sementara angka stunting masihberada di kisaran 24,7 persen.
“Untuk mencapai capaian yang lebih baik, diperlukan kerja sama lintas sektor. Ini menjadipekerjaan rumah bersama dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di RejangLebong,” ungkapnya.
Selain itu, Sugimulyo juga menekankan pentingnya keakuratan data, khususnya Data PokokPendidikan (Dapodik), agar sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak berdampak padapenyaluran anggaran pusat.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara PemerintahKabupaten Rejang Lebong dan BPKP dalam meningkatkan kualitas perencanaan sertapengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.
