PELAIHARI(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut, Selasa (31/03/2026), menjadi panggung evaluasi kinerja sekaligus cermin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam forum resmi yang digelar di ruang rapat DPRD Tanah Laut itu, Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut H Khairil Anwar bersama unsur pimpinan dan anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati HM Zazuli, Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, para asisten, staf ahli, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan tersebut disusun secara sistematis dalam dua dokumen utama, yakni buku LKPJ dan buku pendukung yang memuat rincian capaian kinerja. Tahun 2025, lanjutnya, menjadi tahun awal dalam periode kepemimpinan 2025–2030 yang mengusung visi Bersama Membangun Tanah Laut yang Simpun, Maju dan Berkelanjutan.
Dari sisi keuangan daerah, kinerja yang ditampilkan menunjukkan capaian yang melampaui target. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,16 triliun dan terealisasi sekitar Rp2,5 triliun atau 118,16 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 90,51 persen.
“Alhamdulillah, capaian pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan, sementara dari sisi makro pembangunan, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,14 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir,” ungkap Bupati.
Capaian tersebut, menurutnya, tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kerja kolektif berbagai pihak.
“Capaian ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, baik DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang diberikan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian. Ia turut menyoroti pentingnya sinergi yang telah terbangun dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut selama satu tahun terakhir serta kontribusi seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Namun, di balik capaian tersebut, ia mengingatkan adanya tantangan yang harus dihadapi ke depan, terutama terkait proyeksi penurunan kapasitas anggaran daerah. Kondisi ini, menurutnya, menuntut ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut ke depan,” tutupnya.
Rapat paripurna ini tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
