SAWAHLUNTO (SUMBAR) SUARA PANCASILA.ID–Wakil Wali Kota Sawahlunto, Jeffry Hibatullah, memimpin entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat pada Senin 30/03/2026 bertempat di Ruang rapat Balaikota,untuk membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh perangkat daerah terkait.
Perwakilan BPK Sumatera Barat, Vivi Lunedi Basyoruddin, memaparkan sejumlah poin rekomendasi yang perlu segera dilengkapi, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan kelengkapan data pendukung. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota mengarahkan perangkat daerah terkait untuk segera menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses tindak lanjut dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Dengan langkah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap temuan dapat diselesaikan secara sistematis, sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel,” ujar Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”
Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Kami akan terus memantau dan meng evaluasi proses tindak lanjut ini, sehingga setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga dibahas tentang strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan pengawasan internal. Wakil Wali Kota juga menginstruksikan kepada perangkat daerah untuk segera melakukan perbaikan dan pelaporan hasil tindak lanjut kepada BPK.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah kota Sawahlunto berharap proses tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berjalan lebih terarah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terus dijaga sesuai standar yang berlaku dan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik.
