Wakil Bupati Musi Rawas Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026

MUSI RAWAS, SUARA PANCASILA.ID – Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno menghadiri dan membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Musi Rawas, Rabu (14/10/2026), bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang lebih akuntabel.
‎
‎Workshop diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta kepala desa di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
‎
‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Suprayitno menyampaikan terimakasih serta apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi kegiatan strategis ini. Menurutnya, workshop ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel.
‎
‎Wakil Bupati berharap pelaksanaan workshop ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh kepala desa terkait tata kelola pemerintahan desa, mekanisme penyaluran Dana Desa, pertanggungjawaban keuangan, hingga pelaksanaan pembangunan desa yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
‎
‎Acara dihadiri antara lain Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, pejabat dari BPKP RI dan BPKP Sumatera Selatan, Kepala KPPN Lubuklinggau, Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta para Kepala Desa se-Kabupaten Musi Rawas.
‎
‎Workshop ini menjadi wadah evaluasi dan koordinasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa dapat semakin memahami tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan desa yang efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bacaan Lainnya
suarapancasilaid'

Pos terkait