PALEMBANG,SUARAPANCASIPA.ID – Di mana Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) KPPN Palembang Tahun 2024.
Adapun kegiatannya sendiri yakni penyempurnaan standar pelayanan, dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan standar layanan KPPN Palembang dengan kebutuhan Stakeholder yang semakin berkembang karena kemajuan teknologi informasi, demikian diutarakan Kepala KPPN Palenbang Aprijon.
Dikatakan Kepala KPPN Palenbang Aprijon, di mana kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dan kegiatan secara luring sendiri dipusatkan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang diikuti oleh perwakilan organisasi massa, media massa, perwakilan akademisi, stakeholder penerima layanan lainnya, perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi Sumsel dan kabupaten, serta satuan kerja yang mengikuti secara luring sebanyak 16 satuan kerja.
Di mana kegiatan ini sendiri dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto, turut hadir dalam FKP ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumsel, Kepala LLDIKTI Wilayah II, Hubdam II/ Sriwijaya, dan pimpinan satuan kerja lainnya.
“Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja mitra KPPN Palembang semester I tahun 2024, dan melalui kegiatan ini kami berharap akan tercipta koordinasi yang lebih baik dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di Semester II tahun 2024 ini,” ujarnya.
Kemudian, pada kesempatan ini disampaikan penghargaan periode semester I Tahun 2024 kepada satuan kerja Mitra KPPN Palembang dengan beberapa kategori sebagai berikut penghargaan IKPA terbaik kepada L2Dikti Wilayah II Palembang, Hubdam II/SWj, dan Spripim Polda Sumsel. Penghargaan penggunaan KKP terbaik kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim).
Selain itu ada juga penghargaan penggunaan CMS terbaik semester I Tahun 2024 kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, dan KPU Kabupaten Ogan Ilir. Penghargaan penggunaan digipay one terbaik kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumsel, Kantor Wilayah DJBC Sumbagtim.
“Ada juga yakni Penghargaan LPJ BP terbaik semester I Tahun 2024 kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ogan Komering Ilir (OKI) (675094), Penghargaan LK UAKPA 2023 terbaik kepada MAKODAM II/SWJ (685695) dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Prabumulih,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, ada Penghargaan Penyelesaian Gaji terbaik kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang (402236), Penghargaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan dana desa (DD) terbaik kepada Pemda Kabupaten Ogan Ilir (OI). Penghargaan Pemda dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik kepada Pemda Kabupaten OI, Penghargaan Pemda dalam pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) semester I Tahun 2024 kepada Pemda Provinsi Sumsel.
Terus ada juga Penghargaan penyelesaian retur terbaik semester I Tahun 2024 kepada KOREM 044/GAPO DAM-II/SWJ, di mana acara dilanjutkan dengan presentasi dari Kepala KPPN Palembang bapak Aprijon. Beliau memaparkan Standar Pelayanan KPPN Palembang dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester I 2024.
“Sesi selanjutnya adalah dialog bersama perwakilan satuan kerja, Perwakilan Pemda dari BPKAD Kabupaten OI, Perwakilan akademisi, perwakilan wartawan atau media massa bapak Anton dari Media Sriwijaya dan sebagainya,” katanya.
Masih dilanjutkannya, di mana masing-masing representasi pihak terkait dengan layanan KPPN ini, di mana masing-masing menyampaikan berbagai masukan atas pelayanan KPPN dalam forum FKP ini. Harapannya ke depan untuk menjalin sinergi yang lebih erat dan melakukan upaya-upaya perbaikan atas layanan KPPN.
Di mana KPPN diamanatkan untuk segera melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada kesempatan yang pertama, yang nantinya sebagai langkah awal kami laksanakan, karena MD ini kami terima pada awal Juli 2014.
“Kegiatan dapat dilaksanakan secara luring maupun daring dengan peserta kegiatan terdiri dari para stakeholder, pengguna layanan, KPPN Palembang dalam hal ini diwakili oleh 6 komponen yang sudah saya sebutkan tadi,” ucapnya.
Begitu juga disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto dalam sambutannya mengatakan kita sedang menghadapi perubahan juga, karena ke depan itu peran dari pemerintah pusat terutama Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara maupun nanti keuangan daerah itu menjadi semakin besar.
Di mana ada faktor utamanya tentu saja karena anggaran yang dikelola lebih besar lagi bertambah terus, baik anggaran ke satuan kerja, atau anggaran yang dialokasikan melalui transfer ke daerah itu juga cukup besar.
“Isu kita kalau kita bicara satuan kerja pemerintah pusat disni adalah sebenarnya kita memberikan otonomi yang lebih luas, karena sebenarnya fungsi dari Dirjen Perbendaharaan hanya menyalurkan saja, paling kita mencegah uangnya tidak melebih anggaran itu sudah pasti,” imbuhnya.
