Pelaihari, Tanah Laut(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Di bawah langit pagi yang teduh di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (23/6/2025), sebuah pesan penting digaungkan. Bukan sekadar rutinitas apel gabungan, tetapi momen ini menjadi panggung strategis bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Syakhril Hadrianadi, untuk mengurai arah pembangunan dan prioritas kebijakan infrastruktur yang menyentuh nadi Tanah Laut.
Dalam nada tenang namun tegas, Syakhril membuka sambutannya dengan menekankan satu hal yang tampak sederhana, namun krusial bagi birokrasi: efisiensi waktu dan kebersamaan. “Apel bukan hanya kewajiban seremonial,” ujarnya, “melainkan ruang bersama untuk menyamakan langkah dan menyatukan semangat kerja.”
Lalu, satu per satu potret kinerja Dinas PUPRP dipaparkan—bukan sebagai daftar kegiatan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Syakhril menjelaskan struktur lembaga yang ia pimpin. Dari sekretariat, lima bidang teknis hingga satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), setiap bagian memiliki peran vital dalam menggerakkan roda pembangunan daerah.
“Kami di bidang Bina Marga, misalnya, fokus pada pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Tahun lalu, pembangunan jembatan girder menjadi prioritas. Tahun ini, kami lanjutkan, termasuk pembangunan di Damit Hulu yang kondisinya memang sudah tak layak,” kata Syakhril dengan penuh keyakinan.
Tak berhenti di situ. Bidang Sumber Daya Air, lanjutnya, menjadi garda depan dalam pengelolaan irigasi, pengendalian banjir, serta perlindungan wilayah pantai, sungai, dan rawa. “Air bukan sekadar unsur alam,” tutur Syakhril, “tapi nyawa produktivitas masyarakat, dari pertanian hingga kehidupan sehari-hari.”
Sementara itu, Bidang Tata Ruang bertugas menjaga arah pembangunan agar tak keluar jalur. Mereka memastikan perencanaan ruang berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tata kota yang ideal. “Kita bukan hanya membangun fisik, tetapi juga menata ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Bidang Pertanahan pun tak kalah penting. Mereka menjadi mediator penyelesaian konflik tanah, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahkan dengan pengadilan. Sebuah peran strategis di tengah dinamika persoalan agraria yang kerap rumit dan sensitif.
Menutup sambutannya, Syakhril menyampaikan harapan sederhana namun mendalam. “Apa yang kami kerjakan, yang dilakukan seluruh perangkat daerah, semoga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pekerjaan kami harus berdampak, harus menyentuh kehidupan warga Bumi Tuntung Pandang,” katanya, menutup dengan nada penuh tanggung jawab.
Apel hari itu pun bukan sekadar agenda mingguan. Ia menjelma menjadi refleksi, sekaligus proyeksi: bahwa pembangunan bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi tentang arah, niat, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.(suarapancasila.id-foto:istimewa/Diskominfostasan Tala)
