KAB BREBES (JATEMG) SUARAPANCASILA.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil nyata. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan sebanyak 25.990 jiwa, dari 283.280 orang pada Maret 2024 menjadi 257.290 orang pada Maret 2025.
Penurunan ini terjadi meski pemerintah pusat menaikkan garis kemiskinan nasional menjadi Rp.563.762 per kapita per bulan, yang menandakan meningkatnya biaya hidup secara umum. Artinya, warga Brebes yang sebelumnya berada di ambang batas kemiskinan tetap mampu bertahan, bahkan puluhan ribu di antaranya berhasil keluar dari kategori miskin.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan persentase penduduk miskin (P0) dari 15,60 persen menjadi 14,15 persen. Indikator kedalaman kemiskinan (P1) juga membaik dari 2,50 menjadi 2,20, sedangkan keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,55 menjadi 0,50.
Ketiga indikator tersebut menggambarkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Brebes. Semakin banyak warga yang keluar dari garis kemiskinan, daya beli penduduk miskin makin mendekati standar layak, dan kesenjangan di antara mereka kian menyempit. Dengan kata lain, penurunan kemiskinan di Brebes bukan hanya tercatat di atas kertas, tetapi mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Capaian ini menjadi semakin penting jika melihat kondisi Brebes lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Brebes mendapat sorotan nasional sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Banyak desa berstatus miskin, penghasilan warga rendah, dan akses terhadap pendidikan serta lapangan kerja layak sangat terbatas.
Pandemi Covid-19 yang melanda pada 2020–2021 memperburuk keadaan, menyebabkan banyak keluarga jatuh ke jurang kemiskinan baru akibat pemutusan hubungan kerja, turunnya daya beli, dan terbatasnya mobilitas sosial. Pemerintah pusat merespons dengan bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan penyaluran sembako.
Namun, masalah akurasi data sempat membuat distribusi tidak sepenuhnya tepat sasaran. Situasi ini mendorong Pemkab Brebes untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pendataan maupun strategi intervensi.
Memasuki awal periode kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma, Pemkab Brebes meluncurkan program “Brebes Beres” yang menargetkan keluarga miskin ekstrem. Program ini menekankan pendampingan usaha dan penguatan keterampilan agar penerima manfaat bisa lepas dari ketergantungan bantuan.
Intervensi diperluas melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan berbasis P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yang kemudian disinkronkan dengan Sistem Informasi Kemiskinan Nasional (SikNG) untuk memastikan akurasi dan konsistensi lintas sektor.
Sejumlah program pendukung diluncurkan secara terpadu, antara lain “Satu Keluarga Satu Sarjana” untuk membuka akses pendidikan tinggi, “UMKM Naik Kelas” dengan pendampingan usaha dan digitalisasi, pembangunan infrastruktur desa melalui padat karya, serta layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin melalui program “Brebes Sehat”. Operasi pasar murah juga digelar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Hasilnya, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat PKH dinyatakan “graduasi” atau keluar dari status kemiskinan. Jumlah ini menjadi yang terbesar secara nasional dalam satu gelombang wisuda KPM, dan menjadi bukti bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi mulai menunjukkan dampak nyata.
Meski begitu, tantangan masih besar. Garis kemiskinan secara Nasional pada 2025 naik menjadi Rp563.762 per kapita per bulan, menandakan meningkatnya tekanan biaya hidup. Inflasi pangan juga terus menggerus pendapatan masyarakat, sementara target nasional untuk menihilkan kemiskinan ekstrem pada 2026 masih jauh dari tercapai.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, organisasi perangkat daerah, hingga dukungan swasta dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan.
Pemkab Brebes menilai capaian tersebut tidak lepas dari program unggulan Bupati Paramitha Widya Kusuma, seperti UMKM Naik Kelas, Satu Keluarga Satu Sarjana, Brebes Sehat, Padat Karya Desa, dan Operasi Pasar Murah. Tiga pilar utama ikut memperkuat dampak: pemberdayaan perempuan, penguatan petani, dan pengembangan wirausaha muda. Ketiganya menjadi fondasi dalam membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Brebes, Apriyanto, menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan akan terus dikejar secara terukur dan berkelanjutan. “Fokus kami adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, akses modal usaha tani, dan peningkatan layanan dasar. Kami menargetkan angka kemiskinan di Brebes tahun 2026 bisa turun lebih signifikan, minimal di bawah 14 persen,” ujar Apriyanto, Rabu (10/9/2025).
Ia menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya soal angka, tetapi soal perubahan nyata di kehidupan warga. “Yang terpenting, masyarakat Brebes merasakan langsung manfaat program pemerintah. Kami ingin perubahan ini terasa di dapur, di sekolah, dan di layanan kesehatan,” katanya.
Brebes optimis tren positif ini akan berlanjut, dengan gotong royong dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama peningkatan kesejahteraan. “Kami percaya tren positif ini bisa berlanjut jika seluruh elemen bergerak bersama. Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan Brebes makin sejahtera,” pungkasnya.
