BREBES, SUARAPANCASILA.ID – Kabupaten Brebes mencatat sejarah baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Brebes berhasil ditekan dari 283.280 jiwa pada 2024 menjadi 257.290 jiwa pada 2025. Penurunan sebesar 25.990 jiwa ini merupakan yang tertinggi secara absolut di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Sebelumnya, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Brebes tercatat 283.280 jiwa dengan persentase 15,60 persen. Sementara pada Maret 2023, jumlahnya mencapai 286.140 jiwa atau 15,78 persen. Artinya, dalam dua tahun terakhir, Brebes berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 28.850 jiwa.
Capaian ini menjadi sorotan karena tidak hanya menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Brebes, tetapi juga menandai perubahan signifikan dalam struktur kesejahteraan masyarakat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.
Brebes Masih Tertinggi, Tapi Penurunan Paling Besar
Meski Brebes masih menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah. Namun, jika dilihat dari sisi penurunan jumlah jiwa, Brebes menjadi yang paling progresif dan berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbesar secara absolut, yakni sebanyak 25.990 jiwa. Angka ini dihitung berdasarkan persentase kemiskinan dan proyeksi jumlah penduduk kabupaten/kota tahun berjalan.
Program “Brebes Beres” Jadi Motor Penggerak
Penurunan signifikan ini tidak terjadi begitu saja. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui program unggulan “Brebes Beres” telah meluncurkan berbagai inisiatif yang menyasar langsung akar persoalan kemiskinan. Program ini digagas oleh Bupati Paramitha Widya Kusuma dan mencakup lima pilar utama:
- UMKM Naik Kelas: Mendorong pelaku usaha kecil untuk naik skala melalui pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi.
- Satu Keluarga Satu Sarjana: Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin sebagai jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi.
- Brebes Sehat: Memperkuat layanan kesehatan dasar dan preventif, terutama di desa-desa terpencil.
- Padat Karya dan Infrastruktur Desa: Membuka lapangan kerja melalui proyek pembangunan desa dan perbaikan infrastruktur dasar.
- Intervensi Inflasi dan Pasar Murah: Menjaga daya beli masyarakat dengan menggelar operasi pasar dan subsidi bahan pokok.
“Selain itu masih banyak program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap keluarga punya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak,” ujar Paramitha, Minggu, (12/10/2025).
Tantangan Struktural Masih Ada
Meski menunjukkan tren positif, tantangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar. Brebes merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan sebaran penduduk yang tidak merata.
BPS mencatat penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga pada transformasi struktural ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan akses terhadap pekerjaan produktif.
Garis Kemiskinan Naik, Tapi Jumlah Miskin Turun
Menariknya, penurunan jumlah penduduk miskin di Brebes terjadi meskipun Garis Kemiskinan terus meningkat. Pada Maret 2023, garis kemiskinan Brebes berada di angka Rp 513.339 per kapita per bulan. Angka ini naik menjadi Rp 542.495 pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp 563.762 pada 2025.
Artinya, meskipun standar kebutuhan hidup minimum naik, jumlah penduduk yang berada di bawah garis tersebut justru menurun. Ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Komitmen Pemkab Brebes
Pemkab Brebes menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan kerja nyata. Target ke depan adalah menurunkan angka kemiskinan secara lebih agresif dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Brebes.
“2025 adalah tahun pembuktian. Kami tidak hanya menurunkan angka, tapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin,” tegas Paramitha.