SIAK (RIAU), SUARAPANCASILA.ID – Siak, Afni Zulkifli, membuka secara resmi Dialog Multipihak dan FGD Identifikasi Peran, Risiko Sosial, dan Mekanisme Tata Kelola dalam Pelaksanaan GREEN-RIAU, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Rabu (26/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, dan komunitas lokal untuk memperkuat pengelolaan hutan adil dan berkelanjutan serta mendukung ketahanan iklim di daerah.
“Kalau ikhtiar diserahkan kepada pemda kita dukung kearah sana. Komitmen kami terhadap lingkungan jelas kami tunjukkan dalam visi-misi kami, Mewujudkan Siak yang hebat dan Bermartabat, Berkarakter berbudaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis ekologi,” ujarnya.
Bupati Afni mengenang pengalamannya mengikuti kegiatan COP di Norwegia, Mesir, dan Dubai saat menjadi staf ahli kehutanan. Ia menekankan pentingnya komitmen Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi Nasional atau yang disebut dengan Nationally Determined Contributions (NDC).
“Yang dibicarakan sama, yaitu bagaimana komitmen Pemerintah Indonesia untuk memenuhi target NDC kita yang terus meningkat, salah satunya yang terbesar dari FOLU netsink,” kata dia.
Ia mengingatkan kembali bahwa FOLU netsink bukan berarti menghentikan seluruh pembukaan hutan, karena ini sangat berisiko untuk Siak yang berada di dalam dan sekitar kawasan HTI dan HGU.
“Tapi saya selalu konsen, kalau ada kawan-kawan NGO, boleh kita duduk bersama meski agak keras sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita sejalan dalam memahami FOLU netsink,” tambahnya.
Bupati juga menyoroti kondisi masyarakat adat di Sungai Apit, Sakai, Kandis, dan Minas. Banyak dari mereka tidak memiliki tanah adat karena sudah menjadi HGU. Meski hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tetap menjaga hutan dengan kearifan lokal.
“Mereka tetap hidup sesuai tradisi, meski tidak memiliki hutan lagi. Padahal, kearifan lokal mereka justru menjaga, karena mengambil hanya secukupnya dan menyisakan untuk alam, jadi seimbang,” jelas Bupati perempuan itu.
Ia menekankan pentingnya menghitung upaya perlindungan hutan sebagai ikhtiar nyata, “Menjaga hutan tidak mudah. Kami berharap ikhtiar yang dilakukan 2–3 tahun terakhir bisa berbuah kebaikan dan memberikan manfaat bagi Kabupaten Siak,” ujarnya.
Ia menjelaskan upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem, termasuk penanganan kebakaran hutan, pengelolaan perhutanan sosial, restorasi lahan kritis, pengelolaan sampah, dan menjaga kawasan pesisir.
“Kami punya cagar biosfer, Taman Nasional Zamrud, Tahura Minas, juga punya lahan gambut, meski sebagian sudah menjadi konsesi. InsyaAllah, ini jadi komitmen kita bersama, khususnya perhutanan sosial supaya menjaga perhutanan sosial itu bisa dihitung,” ucap mantan pendamping perhutanan sosial itu.
Sementara itu, Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme Indonesia, Bambang Arifatmi, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam GREEN-RIAU.
“Green for Riau adalah inisiatif pengelolaan iklim berbasis hutan dan lahan. Tujuannya menurunkan emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjaga ekosistem hutan,” kata Bambang.
“Inisiatif ini menekankan keterlibatan masyarakat lokal dan pendekatan pentahelix, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media agar pembangunan hijau berjalan transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
FGD ini diharapkan memperkuat tata kelola hutan, memperjelas peran masyarakat lokal, dan memastikan GREEN-RIAU memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Siak.
