BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 3 Brebes setelah menerima sejumlah keluhan orang tua siswa terkait dugaan pungutan di lingkungan sekolah. Dalam sidak itu, Paramitha menemukan adanya penarikan iuran bulanan dengan nominal yang bervariasi.
Paramitha meminta pihak sekolah membuka secara transparan seluruh bentuk penarikan dana kepada siswa. Setiap pungutan, menurut dia, harus memiliki catatan administrasi yang jelas agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Hari ini saya ke SMP Negeri 3 Brebes. Sekolah ini banyak diadukan orang tua. Iuran bulanannya ada, besarnya beda-beda. Saya minta setiap pungutan ada catatannya,” kata Paramitha saat sidak, Selasa, (16/11/2026).
Ia juga mengingatkan sekolah dan komite agar mengutamakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan utama siswa. Kegiatan yang sudah dibiayai melalui BOS semestinya tidak kembali dibebankan kepada orang tua melalui penarikan dana komite.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Paramitha adalah pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Ia menegaskan pembelian buku pendamping tersebut bersifat sukarela. Sekolah dapat menggunakan LKS sebagai sarana belajar sepanjang membantu proses pembelajaran, tetapi orang tua tidak boleh dipaksa membelinya.
Penegasan itu kembali disampaikan Paramitha melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa siswa yang memilih belajar tanpa membeli LKS tetap berhak mengikuti kegiatan pembelajaran dan ulangan seperti siswa lainnya.
“LKS boleh dipakai kalau membantu anak belajar. Yang saya larang itu memaksa orang tua membeli. Anak yang nggak beli LKS tetap ikut belajar dan ulangan seperti teman-temannya,” tulis Paramitha.
Pernyataan tersebut mendapat beragam tanggapan dari warganet, terutama orang tua siswa. Sebagian mendukung kebijakan pembelian LKS secara sukarela, sementara lainnya menilai buku latihan masih memiliki peran penting dalam menunjang pembelajaran anak.
Salah satu orang tuw, Nofi Ayuningtyas, mengungkapkan bahwa LKS membantu anak memahami materi karena memuat rangkuman pelajaran dan latihan soal. Menurut dia, keberadaan LKS cukup penting sebagai pendamping belajar di rumah.
Sementara itu, revi menyoroti tekanan sosial yang berpotensi muncul di lingkungan kelas. Menurut dia, meskipun pembelian LKS bersifat sukarela, orang tua kerap merasa harus memenuhinya agar anak tidak malu atau minder dibandingkan teman-temannya.
Seluruh temuan hasil sidak di SMP Negeri 3 Brebes akan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk diperiksa lebih lanjut. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan dana sekolah dan berbagai penarikan iuran berjalan sesuai ketentuan.
Pemkab Brebes juga membuka saluran pengaduan bagi orang tua yang menemukan dugaan pungutan wajib di sekolah. Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes di nomor 0896-7212-5006 atau melalui kanal pengaduan nasional lapor.go.id.
Paramitha meminta masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar hak siswa memperoleh layanan pendidikan tetap terjaga.











