Golkar Kota Malang Bidik 10 Kursi DPRD, Sukun Diproyeksikan Menjadi Basis Tambahan Dua Kursi

KOTA MALANG (JATIM),SUARAPANCASILA,ID– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang mulai mengonsolidasikan kekuatan organisasi dan memetakan strategi elektoral dalam menghadapi kontestasi politik legislatif mendatang. Tidak sekadar membangun struktur kepengurusan, partai berlambang pohon beringin tersebut mulai mengarahkan orientasi politiknya pada penguatan basis masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Melalui konsolidasi organisasi yang berjenjang, Golkar Kota Malang memproyeksikan peningkatan perolehan kursi DPRD dari enam menjadi sepuluh kursi. Target tersebut bukan sekadar angka politik, melainkan sebuah proyeksi yang membutuhkan perencanaan, kedisiplinan organisasi, kerja kolektif, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam agenda Musyawarah Kelurahan (Muslur) Partai Golkar se-Kecamatan Sukun, Selasa (17/11/2026) malam. Kegiatan ini merupakan kelanjutan konsolidasi setelah sebelumnya agenda serupa dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi harus memiliki orientasi yang jelas, yakni membangun kekuatan politik yang benar-benar hidup di tengah masyarakat.

Menurutnya, eksistensi partai tidak dapat hanya diukur melalui banyaknya pengurus atau kelengkapan administrasi organisasi. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan struktur partai menjalankan fungsi representasi, komunikasi, dan pengorganisasian masyarakat hingga tingkat akar rumput.“Kalau pengurus kota banyak, tetapi menjelang pemilu tidak ada orang di TPS, untuk apa? Kekuatan partai justru harus dibangun di tingkat kelurahan, RW, sampai RT,” tegas Djoko.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sebuah perspektif bahwa kekuatan politik tidak semata-mata dibangun melalui konsolidasi elite, melainkan melalui keterhubungan antara organisasi dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan politik.

Dalam kerangka demokrasi representatif, struktur partai semestinya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, keberadaan kader di tingkat lokal bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pemenangan pemilu, tetapi juga sebagai saluran komunikasi sosial yang mampu memahami persoalan masyarakat secara langsung.

Dalam konsolidasi tersebut, Djoko secara khusus memberikan penekanan terhadap Kecamatan Sukun. Ia menetapkan target tambahan dua kursi DPRD Kota Malang dari wilayah tersebut.

Target itu, menurutnya, harus menjadi orientasi perjuangan bersama seluruh jajaran pengurus dan kader. Soliditas organisasi menjadi prasyarat penting agar setiap tingkatan kepengurusan memiliki arah gerak dan tanggung jawab yang sama.

“Di Sukun tidak ada tujuan lain kecuali dua kursi. Kita harus satu komando, satu perjuangan, dan satu tujuan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Golkar Kota Malang membidik peningkatan perolehan kursi DPRD dari enam menjadi sepuluh kursi. Untuk mencapai proyeksi tersebut, partai memperhitungkan kebutuhan tambahan sekitar 42 ribu suara berdasarkan kalkulasi internal organisasi.

Djoko menjelaskan, setelah rangkaian konsolidasi melalui Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Kecamatan (Muscam), dan Musyawarah Kelurahan (Muslur) diselesaikan, Golkar akan memasuki tahapan pematangan strategi pemenangan yang lebih terukur pada 2027.

Tahapan tersebut menjadi penting karena pencapaian target elektoral membutuhkan kesinambungan antara kekuatan struktural, kualitas kader, pemetaan wilayah, serta kemampuan membaca dinamika sosial dan politik masyarakat.

Dalam perspektif manajemen organisasi politik, konsolidasi bukanlah tujuan akhir. Konsolidasi merupakan fondasi untuk membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi, dan memastikan bahwa setiap keputusan organisasi dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sukun, Tinik Wijayanti, menekankan bahwa pembentukan kepengurusan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menghidupkan aktivitas organisasi.

Menurutnya, Muslur tidak boleh dipahami sebatas agenda formal untuk menyusun dan mengesahkan kepengurusan. Lebih dari itu, Muslur harus menjadi momentum awal membangun gerakan kader yang solid, produktif, dan memiliki orientasi perjuangan jangka panjang.

Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu memperkuat soliditas internal sekaligus memperluas jangkauan komunikasi politik Golkar di seluruh wilayah Kecamatan Sukun.“Muslur ini bukan akhir, tetapi menjadi titik awal perjuangan teman-teman yang dilantik untuk lima tahun ke depan. Kami ingin bersama-sama membesarkan Partai Golkar dan memperjuangkan target dua kursi,” katanya.

Pernyataan Tinik mengandung pesan penting mengenai kesinambungan organisasi. Kepengurusan yang baru terbentuk harus mampu membuktikan kapasitasnya melalui program, kerja kolektif, dan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebab, organisasi politik yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki struktur lengkap, melainkan organisasi yang mampu mengubah struktur tersebut menjadi kekuatan pengabdian.

Dimensi lain dari konsolidasi Golkar Kota Malang terlihat melalui penguatan program sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan keagamaan, bantuan hukum, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bendahara DPD Partai Golkar Kota Malang, Hendi Suryo Leksono, memperkenalkan sejumlah program yang dirancang untuk memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

Program tersebut meliputi Mengakar (Mengaji Bareng Golkar), Rumah Karya sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kreativitas, serta LBH Golkar yang menyediakan pendampingan hukum secara gratis.

Selain itu, Golkar juga menyiapkan Rumah Sehat melalui pelayanan pengobatan gratis dan kegiatan kesehatan keliling.

Hendi menegaskan bahwa politik seharusnya tidak berhenti pada aktivitas perebutan suara. Kehadiran partai harus memiliki nilai kemanfaatan sosial yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk ketika tidak sedang berada dalam momentum pemilihan umum.

“Berpolitik itu harus seru, harus kenyang, dan harus kaya. Artinya, kehadiran partai harus memberikan manfaat. Jangan sampai masyarakat hanya mengenal Golkar ketika menjelang pemilu,” ujar Hendi.

Pesan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya membangun paradigma politik yang lebih substantif. Politik tidak cukup dipandang sebagai mekanisme memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesejahteraan, membuka akses keadilan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan menghadirkan solusi terhadap persoalan masyarakat.

Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan memperoleh legitimasi moral ketika digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, program sosial tidak semestinya hanya menjadi pelengkap komunikasi elektoral, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan partai dalam kehidupan demokrasi.

Target sepuluh kursi DPRD yang dicanangkan Golkar Kota Malang merupakan sebuah ambisi politik yang membutuhkan pembuktian melalui kerja organisasi secara konsisten.

Tambahan dua kursi dari Kecamatan Sukun menjadi salah satu bagian penting dari proyeksi tersebut. Namun, pencapaian target itu tentu tidak hanya ditentukan oleh instruksi organisasi atau keseragaman komando, melainkan juga oleh kemampuan kader membangun hubungan yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan dengan masyarakat.

Secara filosofis, terdapat perbedaan mendasar antara politik yang hanya berorientasi pada kemenangan dan politik yang berorientasi pada kepercayaan. Kemenangan dapat diperoleh melalui momentum, strategi, dan kalkulasi suara. Akan tetapi, kepercayaan hanya dapat dibangun melalui integritas, konsistensi, serta rekam jejak pengabdian.

Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi Golkar Kota Malang. Penguatan struktur hingga tingkat RT dan RW harus mampu melahirkan kader yang tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi juga bersedia mendengar, mendampingi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar kompetisi untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Demokrasi merupakan ruang pertanggungjawaban antara mereka yang memperoleh mandat dengan masyarakat yang memberikan mandat tersebut.

Karena itu, target sepuluh kursi DPRD seharusnya tidak berhenti sebagai ukuran keberhasilan elektoral. Lebih jauh, target tersebut perlu menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas representasi politik, memperkuat pelayanan publik, dan memperluas kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah partai bukan semata-mata seberapa banyak kursi yang berhasil diperoleh, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu diwariskan kepada masyarakat.

Sebab, kursi kekuasaan memiliki batas waktu, sedangkan kepercayaan publik merupakan warisan politik yang nilainya jauh melampaui satu periode pemilihan.

Konsolidasi boleh berangkat dari kepentingan elektoral, tetapi kemuliaan politik harus berakhir pada pengabdian kepada rakyat.

suarapancasilaid'

Pos terkait