REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID —Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri Thobari, SE, MAP, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, yang digelar di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Senin (20/10/2025).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, yang secara resmi mengukuhkan Sugimulyo SE sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, menggantikan Faeshol Cahyo Nugroho. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, unsur Forkopimda, dan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan pentingnya sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah untukmewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“BPKP adalah mitra strategis bagi daerah. Dengan kepemimpinan baru, kita harapkan pengawasan dan pembinaan keuangandaerah semakin kuat dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Helmi Hasan.
Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, menyampaikan apresiasi atas pengukuhan tersebut dan menegaskankomitmen Pemkab Rejang Lebong dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami siap berkolaborasi dengan BPKP dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pembangunan daerah.Pengawasan yang kuat adalah fondasi tata kelola yang baik,” tutur Bupati Fikri.
Sebelumnya, Sugimulyo telah dilantik di Jakarta pada September 2025. Pengukuhan di Bengkulu menjadi tindak lanjut seremonialsekaligus momentum mempererat koordinasi antara BPKP dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di ProvinsiBengkulu.
Penguatan Sinergi Antikorupsi
Sebelum acara pengukuhan, Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, bersama Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, WakilBupati, Yveri Sudianto, serta jajaran Inspektorat dan OPD, melaksanakan penandatanganan komitmen aksi kolaboratifpeningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2025, di Ruang Kerja Bupati Bengkulu Selatan, Senin (6/10/2025).
Langkah ini menjadi tolok ukur sejauh mana upaya pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatanberjalan efektif.
IEPK menilai sejauh mana sistem, kebijakan, dan tindakan antikorupsi mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak perilakukoruptif di daerah.
“IEPK bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun integritas dan akuntabilitas,”ujar Sugimulyo.
Tujuan utama penerapan IEPK, antara lain:
Menjadi alat ukur objektif efektivitas kebijakan dan strategi antikorupsi.
Mengidentifikasi area lemah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Mendorong akuntabilitas dan transparansi publik.
Memantau kinerja antikorupsi secara berkelanjutan.
Meningkatkan kepercayaan publik melalui capaian indeks yang terus membaik.
Melalui langkah ini, BPKP Bengkulu menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budayaantikorupsi yang berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Koordinasi ke BPKP Pusat
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (25/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Helmi didampingi oleh Inspektur Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, dan Kepala Badan PenghubungDaerah Provinsi Bengkulu di Jakarta, Jimi Haryanto, dalam rangka koordinasi percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, didampingi Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Setya Nugraha, Direktur Pengawasan Lintas Sektoral, Fauqi A. Kharir, serta KepalaPerwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Helmi memaparkan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan selama enam bulan masajabatannya, termasuk kebutuhan mendesak di sektor kesehatan.
Helmi menyoroti pentingnya peningkatan layanan rumah sakit di Bengkulu. Saat ini, hanya RSUD M. Yunus yang berstatus tipe B,dengan fasilitas yang masih terbatas.
Ia berharap Kementerian Kesehatan dapat menghadirkan rumah sakit baru di Bengkulu untuk mempercepat akses layanan danmeringankan beban masyarakat.
“Kami ingin layanan kesehatan yang lebih dekat dan layak bagi masyarakat Bengkulu. Tak perlu lagi pasien dirujuk jauh ke provinsilain hanya untuk mendapatkan layanan lanjutan,” ujar Helmi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik komitmen Pemprov Bengkulu dalammempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“BPKP siap mendukung langkah-langkah strategis Gubernur Bengkulu dalam mempercepat pembangunan dan menghadirkanhasil nyata bagi masyarakat,” ujar Yusuf Ateh.
Soliditas Pemerintah Daerah dan BPKP
Melalui rangkaian kegiatan tersebut — mulai dari kunjungan kerja ke BPKP pusat, penandatanganan komitmen antikorupsi,hingga pengukuhan kepemimpinan baru BPKP Bengkulu — tercermin semangat kuat antara pemerintah daerah dan BPKP dalammemperkuat transparansi, integritas, serta percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Kehadiran Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari dan para kepala daerah lainnya menjadi simbol soliditas daerah dalammendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.(mcrl/protokol/dero)
