Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus menegaskan langkah nyatanya dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Melalui pembukaan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, Pemkab Tala berupaya memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu, tetapi juga hak bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sarantang Saruntung, Senin (14/10/2025) itu resmi dibuka oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum merupakan wujud konkret dari amanat konstitusi yang harus dijaga oleh negara.
“Wujud komitmen Pemkab Tala adalah melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum ini sesuai dengan harapan Presiden RI, Prabowo Subianto,” ujar Bupati Rahmat Trianto.
Bupati menjelaskan, Posbankum hadir untuk mendekatkan akses keadilan ke masyarakat tingkat paling bawah, sekaligus menjadi ruang edukasi hukum bagi warga. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan persoalan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya musyawarah dalam penyelesaian setiap konflik.
“Kita berharap dengan adanya Posbankum, bantuan hukum dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Tala,” tambahnya.
Rahmat Trianto juga mengungkapkan bahwa tanda registrasi Posbakum kini telah hadir di seluruh desa se-Tanah Laut. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa upaya memperluas layanan hukum tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan menjangkau hingga pelosok desa.
“Kita berharap makin sinergi untuk dapat mendeteksi setiap masalah di tiap daerah. Mari kita jaga kekompakan,” pesannya menutup sambutan.
Sosialisasi Posbankum ini menjadi strategi penting Pemkab Tala dalam memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Sebuah langkah kecil yang bermakna besar—membuka jalan agar setiap warga, dari desa hingga kota, bisa berdiri sejajar di hadapan hukum.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)
