Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mulai mematangkan langkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan digelarnya Entry Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun Anggaran 2026, Senin (10/03/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pencerahan Bapperida Kabupaten Tanah Laut tersebut menjadi titik awal proses evaluasi yang bertujuan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, Kepala Bapperida Tanah Laut, Inspektur Daerah, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kehadiran jajaran pimpinan perangkat daerah ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang akan memberikan evaluasi serta berbagai masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Rahmat, fungsi pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah.
“Saya berharap kepada kawan-kawan SKPD, apapun bentuknya entah itu BPKP, BPK maupun Inspektorat yang sifatnya pengawasan jangan sekali-kali kita menganggap itu menakutkan, tetapi jadikan sebagai kawan agar komunikasi berjalan baik sehingga kita tidak sungkan untuk menanyakan apapun terkait tata kelola keuangan daerah,” ujar Rahmat.
Ia juga berharap melalui kegiatan evaluasi tersebut, kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dapat semakin meningkat sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ayi Riyanto, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahap awal dalam rangkaian evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Tahap ini menjadi bagian penting karena menentukan arah keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dijalankan.
Dalam evaluasi tersebut, BPKP akan menyoroti sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan daerah, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan prevalensi stunting, ketahanan pangan, serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2026.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Tanah Laut, Kasnu, S.Sos, yang membuka ruang diskusi antara tim BPKP dan jajaran perangkat daerah guna memperdalam berbagai aspek perencanaan serta penganggaran pembangunan.
Melalui proses evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin terukur, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
