PRABUMULIH (SUMSEL) SUARAPANCASILA.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) bersiap melayangkan surat resmi ke berbagai institusi penegak hukum dan pemerintahan, mulai dari Kejari, Kejaksaan Tinggi, Dinas pendidikan Propinsi, Polda, Polres, hingga Pemerintah Kota Prabumulih.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk protes keras terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK di Kota Prabumulih yang dinilai sarat kejanggalan dan minim transparansi.
Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penerapan jalur zonasi, prestasi, maupun afirmasi. Ia menilai, sistem yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendidikan justru diduga dijadikan celah untuk praktik yang tidak adil.
“Kenapa tidak lagi menggunakan sistem rayonisasi yang jelas dari SMP ke SMA/SMK? Justru sekarang terkesan membingungkan dan membuka ruang permainan data. Ini harus dibuka terang-benderang,” tegas Adi.
Hingga sekolah swasta banyak yang tutup karena tidak ada murid atau siswa.
APM menilai, proses PPDB seharusnya mengedepankan prinsip keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam regulasi Dinas Pendidikan dan kebijakan Gubernur. Namun di lapangan, masyarakat justru dibuat bertanya-tanya, terutama terkait validitas data zonasi dan penentuan kelulusan peserta didik.
Tak hanya melayangkan surat, APM juga mendesak dilaksanakannya audiensi terbuka yang menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, hingga pengawas independen.
Tujuannya jelas mengkroscek setiap data dan memastikan tidak ada manipulasi dalam proses seleksi.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Jangan sampai sistem pendidikan kita tercoreng hanya karena lemahnya pengawasan dan dugaan permainan oknum,” lanjutnya dengan nada tajam.
Langkah APM ini dipastikan akan menjadi sorotan publik, mengingat isu PPDB kerap menjadi polemik tahunan. Jika tidak segera ditangani secara transparan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan akan semakin terkikis.
Adapun hal yang di sorot serta menimbulkan kecurigaan bagi APM dan dugan dugaan seperti hal berikut yaitu :
1. “PPDB Prabumulih Disorot: APM Bongkar Dugaan ‘Permainan’ Zonasi, Siap Seret ke Aparat Hukum”
2. “Kisruh PPDB SMA/SMK Prabumulih, APM Tantang Transparansi: Data Diduga Tak Bersih”
3. “APM Gugat PPDB Prabumulih: Sistem Dinilai Kacau, Sekolah Swasta Terancam Mati”
4. “Dugaan Manipulasi PPDB Prabumulih Menguat, APM Siap Lapor ke Kejati dan Polda”
5. “Transparansi Dipertang APM Soroti PPDB Prabumulih yang Dinilai Sarat Kejanggalan”
6. “PPDB Prabumulih ‘Bermasalah’, APM Desak Audit Total dan Buka Data ke Publik”
7. “APM Bongkar Dugaan Ketidakadilan PPDB: Zonasi hingga Afirmasi Disinyalir Bermasalah”
8. “Sekolah Swasta Sepi Siswa, APM Curiga Sistem PPDB Prabumulih Tak Beres”
Kini, publik menunggu respons tegas dari pihak terkait—apakah akan membuka diri terhadap audit dan evaluasi, atau justru membiarkan kecurigaan terus berkembang tanpa kejelasan.pungkas ayah dua putra itu.
#Taufik Hidayat
