Kabupaten Bojonegoro (Jatim) Suara Pancasila.id- DPRD Bojonegoro menggelar rapat Audensi Pimpinan DPRD bersama Komisi C, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Koordinator SPPG Wilayah Bojonegoro, Kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, dan Ketua DPC Persadi, di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Rabu (4/3/2026).
Rapat tersebut sebagai respons atas aduan masyarakat menyangkut kekhawatiran warga, terkait perbaikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, mengatakan, bahwa rapat digelar bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap menu makan bergizi gratis (MBG) yang sempat viral karena tidak sesuai dengan standard. Jadi, kita melakukan rapat ini agar hal-hal seperti itu tidak terjadi kembali”,katanya.
Umar menegaskan, bahwa kita mewanti-wanti betul ahli gizi dan Kepala SPPG, karena jadi pintu tempat masuk yang terkait dengan ketentuan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, bahwa kalau ada dapur yang bermasalah, kalau ada menu yang tidak sesuai dengan standard gizi, maka Kepala SPPG atau ahli gizi dengan sendirinya harus bertanggungjawab itu yang paling utama”, ujarnya seusai kegiatan.
Dia pun berharap, agar mereka betul-betul bekerja profesional dan tidak ada intervensi mitra. Ke depan biar ada perbaikan yang memang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat”, ujarnya.
Selain itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menekankan akan pentingnya mengawal salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini secara bersama-sama dengan penuh objektivitas dan disiplin menerapkan Standart Operasional System (SOP).
” Program ini sangat kompleks tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga yang perlu diperhatikan adalah disiplin menerapkan SOP”, katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo menjelaskan, bahwa tugas Dinas Pendidikan hanya menyediakan sasaran, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Jadi, sasaran dan penerima manfaat, semuanya itu tanggung jawab ada di SPPG*,ujarnya
Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati menyebutkan, bahwa terdapat 133 SPPG aktif di Bojonegoro. Ia menjelaskan, sebanyak 123 SPPG aktif sudah operasional, 1 SPPG aktif ditutup sementara, 9 SPPG aktif belum operasional.
Momentum ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program MBG tetap berpijak pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan tindakan secara nyata.
