SURABAYA (JATIM),SUARAPANCASILA,ID – Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisawarno, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesetaraan dana operasional pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur.
Ia mengutip pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara dan negara wajib menjamin akses pendidikan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sekolah.
Sri Untari menjelaskan bahwa alokasi Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan (BPOPP) antara sekolah negeri dan swasta masih belum setara.
“Kami terus memperjuangkan agar BPOPP antara sekolah negeri dan swasta setara dan merata, agar semua anak mendapatkan hak atas pendidikan yang sama,” jelasnya, Rabu (10/09/2025).
Pada Tahun Anggaran 2024, BPOPP hanya dialokasikan untuk 9 bulan, dan dalam P-APBD 2025, alokasi tersebut turun menjadi 8 bulan untuk seluruh jenjang pendidikan menengah atas.
Sebagai solusi atas keterbatasan fiskal, Sri Untari mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri.
“Karena APBD belum mampu menutup kebutuhan BPOPP selama 12 bulan, kami rekomendasikan agar Pergub tentang partisipasi masyarakat segera diselesaikan,” ujarnya.
Sri Untari juga menekankan pentingnya pengawasan dari Dinas Pendidikan agar pelaksanaan BPOPP sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.
“Dinas Pendidikan harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” tegasnya.
Dengan demikian, Sri Untari menekankan pentingnya kesetaraan dana operasional pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta di Jawa Timur, serta perlunya pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan pelaksanaan BPOPP sesuai aturan.
Pewarta : Doni Kurniawan
Editor : Denny W
