PELAIHARI(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Di balik deretan angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia, ada ribuan anak yang belum sepenuhnya tersentuh ruang-ruang pendidikan. Persoalan itulah yang menjadi sorotan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Disdikbud Tala), Senin (23/2/2025) sore, di aula Disdikbud Tala.
Forum ini bukan sekadar agenda tahunan. Ia menjadi pijakan awal penyusunan dan penyempurnaan program kerja tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan penanganan anak tidak bersekolah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Tala, H.Agus Prasetya Budiono, SE., M.I.KOM., perwakilan Kementerian Agama, pengawas sekolah, para kepala seksi dan kepala bidang SKPD terkait, pemerintah kecamatan, Dewan Pendidikan, organisasi PAUD, PGRI, unsur perusahaan, TP PKK, serta insan pers. Kehadiran lintas elemen ini menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan bersama, bukan beban satu institusi semata.
Forum dibuka oleh Kepala Disdikbud Tala, Mirza Fazrina. Dalam sambutannya, ia menyoroti angka anak tidak bersekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah kolektif di Bumi Tuntung Pandang.
“Berdasarkan data dari Kemendikdasmen, jumlah anak tidak bersekolah di Tala mencapai sekitar enam ribu orang, termasuk yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan pendidikan. Sementara yang tercatat belum pernah sekolah sekitar dua ribu orang, dan angka ini masih akan kami telusuri kembali,” ujar Mirza.
Angka tersebut menjadi tantangan besar, terlebih Kabupaten Tanah Laut sejatinya memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup luas. Mirza memaparkan, saat ini terdapat 219 Taman Kanak-Kanak, 96 Kelompok Belajar, 6 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 5 Satuan PAUD Sejenis, 326 PAUD, 11 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 249 Sekolah Dasar, dan 46 Sekolah Menengah Pertama.
Ketersediaan lembaga pendidikan itu, menurutnya, harus diiringi dengan sinergi lintas sektor agar mampu menjangkau anak-anak yang belum tersentuh pendidikan formal. Kolaborasi menjadi kata kunci, bukan hanya untuk menekan angka anak tidak bersekolah, tetapi juga untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Alhamdulillah, para pemangku kebijakan di Tala berkomitmen membantu Disdikbud dalam pemberantasan anak tidak bersekolah. Untuk IPM, Tala pada 2025 berada di peringkat kedelapan di Kalimantan Selatan. Kami berharap tahun depan ada peningkatan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Tala, Nor Ifansyah, mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan kebijakan dan program pemerintah. Peran keluarga dan lingkungan menjadi fondasi utama yang tak tergantikan.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran orang tua harus ditingkatkan. Kami juga mendorong pembentukan Kelompok Kerja di tingkat kecamatan untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan,” ujarnya.
Forum berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber dari Disdikbud, Bapperida, serta DPRD Tala. Dialog tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan persepsi dalam merumuskan langkah konkret ke depan.
Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Sebuah penegasan bahwa menyelamatkan masa depan anak-anak Tala bukan hanya wacana, melainkan tanggung jawab yang harus dikawal bersama.(suarapancasila.id-foto:ist/PK)
