REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi melalui evaluasi pelaksanaan program Integrated Nutrition in Early Years (INEY) Fase 2 tahun 2026.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Diseminasi dan Monitoring Evaluasi Pendampingan Terpadu Intervensi Gizi Spesifik Program INEY Fase 2 Kabupaten Rejang Lebong yang dipusatkan di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Titin Verayensih SKM MKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman AMK, S.Pd., M.Pd., M.KM., serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong drg. Asep Setia Budiman.
Turut hadir Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu Linda SST MKes, tim monitoring Kementerian Kesehatan yang dipimpin dr. Fitri MKM, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, tim INEY Kementerian Kesehatan dan Poltekkes Kemenkes, serta pihak terkait lainnya.
Asisten II Setdakab Rejang Lebong, Titin Verayensih, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan hasil pendampingan sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong.
Menurutnya, upaya penurunan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kelompok remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi dan balita. Selain itu, cakupan imunisasi dan perbaikan sanitasi lingkungan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
“Dari program-program yang sudah kita lakukan, tim INEY mendampingi dan menilai sejumlah indikator untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Dari hasil pendampingan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam menurunkan angka stunting di Rejang Lebong,” ujar Titin.
Ia menyampaikan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, angka stunting di Rejang Lebong mengalami penurunan dari 1,7 menjadi 1,3 persen dari jumlah balita. Capaian tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat melalui kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan.
Titin menegaskan, penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
“Kita harus berbagi tugas dan memperkuat kolaborasi. Pemerintah kabupaten memiliki kebijakan yang harus dijalankan, OPD melaksanakan program sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah kecamatan dan desa turut memastikan upaya penurunan stunting berjalan di wilayah masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Rejang Lebong akan kembali menggiatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pendampingan INEY bersama Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Kementerian Kesehatan.
“Rekomendasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat lanjutan untuk dirumuskan menjadi langkah dan kebijakan yang lebih terarah,” ujarnya.
Sementara itu, tim monitoring Kementerian Kesehatan, dr. Fitri MKM, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.
Ia menekankan bahwa kedua program tersebut merupakan prioritas pembangunan kesehatan yang membutuhkan dukungan lintas sektor, bukan hanya mengandalkan sektor kesehatan.
“Pencegahan dan penurunan stunting serta peningkatan cakupan imunisasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaksanaan intervensi gizi spesifik sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun harus dilakukan secara berkualitas, tepat sasaran, dan berkesinambungan,” ungkap Fitri.
Menurutnya, intervensi gizi dan pelayanan kesehatan perlu diiringi dengan penguatan kesehatan lingkungan. Akses terhadap air minum yang aman, sanitasi layak, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan sampah dan limbah yang baik berperan dalam mencegah penyakit infeksi yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.
Dalam pelaksanaan INEY Fase 2, aspek kesehatan lingkungan juga perlu menjadi perhatian dalam proses pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, puskesmas, hingga posyandu.
Fitri meminta agar koordinasi melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda, perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan lingkungan hidup, pemerintah kecamatan dan desa, serta kader kesehatan dan masyarakat.
Ia juga mendorong penyusunan rencana aksi atau performance action planning bidang kesehatan lingkungan yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.
“Indikator dan target yang ditetapkan hendaknya sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerah, dilengkapi data dasar, sumber data yang dapat diverifikasi, penanggung jawab, jadwal pemantauan, serta rencana tindak lanjut,” jelasnya.
Sejumlah aspek yang dapat menjadi perhatian di antaranya peningkatan akses air minum aman, sanitasi layak, serta keberlanjutan status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, drg. Asep Setia Budiman, menyampaikan terima kasih kepada tim INEY dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu atas pendampingan, koordinasi, dan evaluasi yang telah dilakukan.
Ia menyebutkan, pendampingan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi di lapangan, termasuk berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.
“Melalui pendampingan tim INEY, kita mendapatkan data dan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan stunting maupun imunisasi di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kita untuk menentukan langkah perbaikan ke depan,” pungkas Asep.
