BOGOR, SUARAPANCASILA.ID – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045. Presiden juga menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan 2025 serta arahan strategis menghadapi tantangan pembangunan 2026.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian nasional dan kesiapsiagaan negara di tengah dinamika global. “Indonesia tidak menghendaki konflik, namun negara harus selalu siap demi menjaga keselamatan bangsa dan melindungi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan seluruh arahan Presiden dan mengakselerasi program prioritas nasional hingga ke daerah. “Rakornas ini mempertegas komitmen kami untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, memastikan program strategis nasional berjalan efektif, dan mendorong percepatan pembangunan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menambahkan, Pemprov Kalsel akan terus membangun kolaborasi erat dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Kami siap mengawal setiap kebijakan Presiden secara konsisten, bekerja bersama seluruh daerah, dan mengabdikan seluruh energi pembangunan untuk Banua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Rakornas 2026 juga memuat paparan lintas sektor, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, hingga program ketahanan pangan, koperasi desa, serta penguatan peran TNI, Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam mengawal program strategis Presiden.
Kegiatan ini diikuti sekitar 4.500 peserta dari unsur kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, serta pemangku kepentingan nasional lainnya, sebagai wujud konsolidasi nasional dalam memperkuat sinergi pemerintahan pusat dan daerah.
