NASIONAL,SUARAPANCASILA.ID-Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan keluar ruangan atau walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Alasannya, mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
PDI-P menilai Dedi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi mantan Bupati Purwakarta itu.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.
“Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat.
Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif legislatif dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing,” tambahnya.
Doni menjelaskan, sikap walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.
“Kita sampaikan secara terbuka dirapat paripurna. Bagaimana pun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting yasudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kita ini perwakilan rakyat kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat.
Pernyataan Dedi
Di Cirebon Dedi sempat menyinggung keberadaan DPR. Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.
Menurut Dedi, yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.
“Duit mah nuturkeun (duit mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit,” kata Dedi, Rabu (7/5/2025).
Dedi mengatakan, para raja zaman dulu tidak menyusun APBD, begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.
“Tidak ada itu persetujuan DPRnya. Yang ada persetujuan DPRnya kita sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh). Kenapa itu terjadi karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan bukan rasa dan cinta,” ucap Dedi.
Dedi melanjutkan, kolaborasi antara lembaga itu tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.
“Kolaborasi itu tidak harus dimaknai bahwa kita rapat, kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3,” tukas Dedi.
“Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam,” lanjutnya.
Atau, kata dia, melontarkan kritik yang berdasar.
Tanggapan Dedi
Menanggapi langkah PDI-P, menyatakan bahwa ia menghormati keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jabar memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.
“Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak,” ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
SUMBER:KOMPAS.COM
