Jakarta SUARAPANCASILA.ID 29-02-2024 Sejumlah unjuk rasa yang digelar sejumlah orang yang menyebut diri mereka ‘Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI’ di depan kantor lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, dan LBH Jakarta, diduga terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kubu Prabowo Subianto membantah pihaknya berada di balik unjuk rasa tersebut.
Mereka juga sempat berencana melakukan demo di depan kantor Lokataru, namun batal setelah dibubarkan aparat kepolisian.
Dalam aksi-aksinya, massa yang menyebut diri mereka sebagai ‘Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI’ itu menuduh LSM-LSM itu melakukan apa yang mereka sebut sebagai “rasisme”.
Dilaporkan pula bahwa mereka mengutuk apa yang mereka klaim sebagai “gerakan pemakzulan Jokowi” dan meminta warga Indonesia untuk menerima hasil Pemilu 14 Februari 2024.
Soal tuduhan adanya rasisme, aktivis ICW mengaku tidak pernah melakukannya. Mereka juga menganggap para pendemo tidak dapat membuktikan tudingan itu.
Adapun pimpinan Lokataru Foundation menduga aksi tersebut berhubungan dengan sikap Lokataru yang selama ini sering menyuarakan dugaan kecurangan pemilu.
Siapa di balik unjuk rasa di depan kantor LSM?
Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif dari Lokataru Foundation, mengatakan tujuan utama dari aksi tandingan berhubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh LSM seperti Lokataru, ICW, dan Kontras.
Alasannya, mereka sering menyuarakan isu kecurangan pemilu dan mengkritik situasi politik saat ini.Wana Alamsyah, Koordinator Divisi Pengelolaan ICW, mengatakan bahwa pihaknya menduga ada pihak yang dengan sengaja ‘mengorkestrasi’ gerakan mahasiswa tersebut dengan dalih rasisme.
“Kami menduga bahwa memang ada upaya untuk membenturkan antar-kelompok warga. Karena kalau sebelumnya intimidasi dan teror itu selalu dilakukan oleh aparat keamanan. Yang mana sangat mudah untuk dideteksi dan sangat mudah untuk dikritisi.
“Tapi ketika ada kelompok warga yang berseberangan, substansi yang disampaikan serta maksud dan tujuannya belum terlalu jelas,” ungkap Wana kepada wartawan,
Hal ini ia katakan karena ketika forum mahasiswa mendatangi kantor ICW pada Senin (26/02) siang dengan membawa spanduk-spanduk, menyampaikan orasi dan membakar ban, mereka tidak mampu memberikan bukti pernyataan rasisme tersebut dan menutup diri dari ajakan berdialog.
“Karena menurut mereka ICW enggak perlu klarifikasi. Padahal, tuntutan utamanya mereka adalah ICW harus klarifikasi, jadi kami pun juga mempertanyakan maksud dan tujuan mereka kemari,” ungkapnya.
Apa reaksi kubu Prabowo Subianto?
Tak hanya ICW, kelompok mahasiswa tersebut juga sempat mendatangi sejumlah LSM, seperti LBH Jakarta dan Kontras. Bahkan mereka berencana melakukan demo di depan kantor Lokataru, namun batal setelah massa dibubarkan aparat.
Dalam salinan pernyataan sikap tertulis Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI disebutkan salah satu tuntutan mereka adalah meminta pihak LBH, Kontras, dan Lokataru agar segera mengklarifikasi pernyataan rasisme.
Kelompok itu juga mengutuk gerakan pemakzulan dan meminta warga Indonesia untuk menerima hasil Pemilu 14 Februari 2024.
Sementara, TKN Prabowo-Gibran mengaku demo mahasiswa tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka serta menyatakan bahwa perkara pemilu sebaiknya diserahkan pada lembaga-lembaga berwenang, seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.
“Jadi produk perundang-undangan itu sebagai sebuah lembaga negara ditaati saja. Dialihkan ke sana [lembaga berwenang]. Kalau kemudian beberapa mahasiswa melakukan demo, apa maksudnya karena saya juga tidak mengerti,” kata Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi
Menurut catatan Amnesty International Indonesia, sejak masa kampanye hingga sehari sebelum pemilu pada 14 Februari, terdapat sekitar 16 kasus serangan yang menyasar setidaknya 34 pembela HAM yang kritis terhadap pemerintah, baik berupa laporan ke polisi, intimidasi maupun serangan fisik.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan bahwa segala tindakan yang “mengancam kebebasan berbicara, berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia” merupakan tindakan pidana dan tidak boleh dibiarkan.
‘Pesannya sama, agar kami tidak kritis’
“Tidak ada satupun aktivitas atau kegiatan baik pernyataan publikasi atau apapun yang disampaikan Lokataru yang mengarah pada kata-kata atau tindakan rasis kepada kelompok mereka ataupun kepada masyarakat Indonesia Timur secara luas,” katanya.
Ia mengatakan Lokataru menduga ada upaya pergeseran yang dilakukan kelompok yang mengaku Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI.
Sebab, mereka mengidentifikasi tiga anggota yang pernah melakukan pembubaran diskusi Tolak Pemilu Curang di Universitas Trilogi awal Februari lalu.
“Kemudian setelah peristiwa tersebut, kelompok ini juga yang melakukan unjuk rasa di LBH dua kali dan juga di Kontras dua kali. Jadi total kalau di Kontras tiga kali, di LBH sudah empat kali. Kemudian di ICW sekali,” ujar Delpedro.
Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI hadir di depan kantor ICW yang dijaga oleh polisi.
Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI hadir di depan kantor ICW yang dijaga oleh polisi.
Indonesia Corruption Watch
Menurut Delpedro, tujuan utama dari aksi tandingan berhubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh LSM seperti Lokataru, ICW dan Kontras. Karena mereka sering menyuarakan isu kecurangan pemilu dan mengkritik situasi politik saat ini.
“Setelah kami identifikasi, ternyata ada tiga orang simpatisan atau pendukung dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami menemukan video dan juga dokumentasi-dokumentasi soal dukungan mereka,” jelas Delpedro.
Direktur juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa demo mahasiswa tidak ada hubungannya dengan TKN. Ia juga menyatakan LSM tidak boleh dibungkam karena mereka berperan dalam proses peningkatan kualitas demokrasi
“Makanya saya tidak mengerti juga demo-demo begitu. Biarlah nanti kalau itu memang menganggu ketertiban biar polisi. Tapi kemudian jangan membuat framing bahwa itu dikaitkan dengan TKN Prabowo-Gibran, tidak benar itu,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Wakil Koordinator Kontras, Andi Rezaldy, mengatakan bahwa tekanan-tekanan yang mengarah pada pihak-pihak kritis dapat dimaknai sebagai upaya melemahkan LSM dengan cara membuat “narasi antagonistik” terhadap organisasi masyarakat sipil.
“Rentetan peristiwa dalam beberapa waktu belakangan, menunjukan sepertinya secara psikologis ada kekhawatiran dari penguasa sebab ditemukannya berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu,“ kata Andi kepada wartawan.
Sumber : BBC News Indonesia.
