JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump.
Keputusan itu diambil bersama oleh delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, menandai sebuah perkembangan signifikan dalam upaya internasional untuk menstabilkan kawasan Palestina.
Komitmen bersama tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun media sosial resminya pada Kamis (22/1/2026).
Pernyataan itu ditandatangani secara virtual oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama dengan para koleganya dari Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa masing-masing pemerintah akan segera menyelesaikan proses penandatanganan keikutsertaan sesuai dengan prosedur hukum nasional yang berlaku.
Dalam pernyataannya, kedelapan negara, termasuk Indonesia, secara tegas menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian di Jalur Gaza, yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Mereka berkomitmen untuk mendorong Dewan Perdamaian Gaza agar dapat memainkan peran yang dirancang untuknya, yaitu sebagai “otoritas sementara” di Jalur Gaza.
Inisiatif pembentukan dewan ini sendiri merupakan bagian dari Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza, yang telah memperoleh legitimasi melalui dukungan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah strategis dari koalisi delapan negara itu diharapkan dapat menjadi katalis untuk mempercepat terwujudnya perdamaian yang berkeadilan di Gaza.
Poin krusial lainnya yang ditekankan dalam pernyataan bersama adalah penegasan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang berdaulat penuh, sesuai dengan parameter hukum internasional yang diakui secara global. “Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut,” demikian bunyi kutipan dari pernyataan tersebut.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pekan lalu melibatkan sejumlah tokoh kunci, termasuk utusan khususnya, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner.
Tugas utama lembaga ini adalah mengawasi dan mengkoordinasi mobilisasi sumber daya serta bantuan internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza.
Meskipun demikian, inisiatif Trump ini tidak luput dari kontroversi dan menerima reaksi beragam dari panggung global. Sejumlah negara di Eropa, khususnya, menyuarakan kekhawatiran bahwa kehadiran dewan ini berpotensi menggeser peran sentral dan otoritas PBB dalam menangani konflik internasional.
