JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian langsung mendatangi lokasi kebakaran gedung kantor Terra Drone di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, sehari setelah tragedi yang menewaskan 22 orang. Kunjungan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan merombak total sistem perizinan dan pengawasan gedung berisiko tinggi.
Di lokasi kejadian, Tito menyatakan pihaknya akan segera mengerahkan tim khusus untuk mengevaluasi seluruh prosedur pencegahan kebakaran pada gedung-gedung di Indonesia.
“Saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan,” kata Tito di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Mantan Kapolri itu menegaskan, evaluasi menyeluruh akan mencakup tiga elemen krusial perizinan bangunan: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sistem Online Single Submission (OSS) yang selama ini menjadi pintu masuk utama pengurusan izin.
“Kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran, yang saya sampaikan tadi. Ada sistem OSS, PBG, kemudian yang ketiga ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF,” ujarnya.
Tito menyoroti kejanggalan klasifikasi risiko gedung Terra Drone yang ternyata dikategorikan “risiko rendah” meski menyimpan ribuan baterai lithium drone di lantai dasar—bahan yang sangat mudah terbakar.
“Kalau saya lihat ini, karena digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, baterai di lantai 1 untuk drone, itu termasuk risiko tinggi. Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin,” tegas Tito.
Ia juga mengusulkan pemeriksaan berkala mirip uji KIR kendaraan bermotor untuk gedung-gedung berisiko tinggi.
“Dan saya tanya, tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Misalnya setahun sekali atau dua tahun sekali. Kalau kendaraan umum kan ada, ada uji KIR-nya,” katanya.
“Nah apakah gedung-gedung juga, terutama gedung-gedung yang high risk, risiko tinggi, itu diperlukan untuk pengecekan reguler supaya tidak terulang lagi peristiwa ini. Karena kalau kita lihat, kebakaran ini terjadi di lantai 1 tanpa ada jalur evakuasi,” sambungnya.
Untuk mempercepat langkah perbaikan, Kamis (11/12/2025) besok Tito akan menggelar rapat daring nasional dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP), serta kepala dinas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia.
“Besok saya akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas pemadam kebakaran, serta DPM-PTSP yang mengeluarkan izin PBG,” tandasnya.
Kebakaran gedung lima lantai milik perusahaan penyedia drone itu terjadi pada Selasa (9/12/2025) siang dan baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 12 jam. Sebanyak 22 korban meninggal dunia, mayoritas karyawan yang terjebak di lantai atas tanpa akses evakuasi memadai.
Tragedi ini menjadi yang terburuk di Jakarta sepanjang 2025 dan memicu sorotan tajam terhadap kelalaian pengawasan perizinan bangunan di ibu kota.
