NASIONAL, SUARA PANCASILA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan capaian kinerja sebesar 98 persen pada 2026 dengan memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota segera menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli guna memastikan target prioritas di masing-masing wilayah dapat tercapai.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, strategi teknis harus sudah disiapkan sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurutnya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau berorientasi pada hasil (result oriented).
Ia menilai SAKIP tidak hanya mengukur capaian kinerja, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi internal sehingga dapat menjadi tolok ukur pembinaan program di lingkungan ATR/BPN.
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan pengawasan pada semester II akan difokuskan secara tematik terhadap program-program strategis nasional, terutama yang memiliki nilai anggaran besar.
Program yang menjadi perhatian antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Rencana Detail Tata Ruang. “Program strategis nasional harus diawasi secara ketat. Jika outcome-nya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, hal itu dapat menjadi sorotan aparat penegak hukum,” kata Pudji.
Ia juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi rutin, bahkan setiap pekan, terhadap pelaksanaan PTSL dan RDTR agar kendala dapat segera dipetakan dan diperbaiki.
Evaluasi kinerja semester II ini turut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan ATR/BPN serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia.
