MUSIRAWAS (SUMSEL), SUARAPANCASILA.ID – Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Bung Ahmad Jumali Prayogi, dengan tegas menyoroti permasalahan pembangunan gudang di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, yang terus beroperasi meski tidak memiliki izin.
Ia menduga kuat adanya permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum ASN dalam proses perizinan, sehingga penyegelan yang dilakukan sebelumnya seakan tidak memiliki efek jera bagi pemilik bangunan.
“Kami dari SAPMA Pemuda Pancasila mendukung penuh langkah Gerakan Aktivis Independen (Gaven) Musi Rawas dalam mengawasi dan menuntut ketegasan dari Pemkab Musi Rawas. Ini bukan hanya soal satu bangunan, ini adalah soal wibawa pemerintah dan kepastian hukum di daerah ini. Jangan sampai aturan hanya menjadi pajangan sementara pelanggaran dibiarkan terjadi secara terang-terangan,” tegas Bung Prayogi.
Ia menyoroti ketidaktegasan pemerintah daerah yang terkesan membiarkan pembangunan terus berjalan tanpa izin yang sah. Menurutnya, ini adalah bentuk nyata dari lemahnya penegakan hukum serta adanya indikasi permainan di balik layar.
“Tidak mungkin bangunan bisa berdiri sampai selesai tanpa ada yang mengetahui. Jika Pemkab Musi Rawas benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, mustahil ada kasus seperti ini. Kami menduga ada oknum ASN yang bermain dan sengaja membiarkan pelanggaran ini terus terjadi. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus ada investigasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat,” lanjutnya.
Bung Prayogi menekankan bahwa SAPMA Pemuda Pancasila tidak akan tinggal diam jika ada indikasi permainan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mempermainkan aturan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ia meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, bukan hanya sekadar penyegelan ulang tanpa tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami tidak segan untuk turun langsung dan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika ada pihak yang mencoba membuka segel secara ilegal, atau ada oknum yang berusaha meloloskan izin dengan cara yang tidak benar, mereka akan berhadapan dengan kami. Hukum harus ditegakkan, tidak boleh ada celah untuk permainan kotor,” tegasnya.
SAPMA Pemuda Pancasila akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main dalam urusan perizinan. Bung Prayogi juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran lebih lanjut.
“Jangan biarkan daerah kita dikuasai oleh mafia perizinan. Kami akan terus berjuang agar Musi Rawas tetap menjadi wilayah yang berlandaskan hukum, bukan tempat bagi para pelanggar aturan untuk berbuat semaunya,” tutupnya.
Dengan pernyataan keras dari Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila ini, diharapkan Pemkab Musi Rawas segera bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini, tanpa ada lagi celah bagi pihak-pihak yang mencoba bermain di balik aturan. (*)
