Langkah Tegas Bupati Brebes Tertibkan Pungutan Liar di Sekolah Negeri, Tuai Dukungan dan Apresiasi Akademisi

BREBES, SUARA PANCASILA.ID – Kalangan akademisi memberikanapresiasi dan dukungan penuh, terhadap langkah BupatiBrebes Paramitha Widya Kusuma dalam menertibkanpungutan di lingkungan sekolah negeri.Kebijakan tegas ini, dinilai sangat krusial untuk menjagakepercayaan masyarakat serta mengembalikan fungsisekolah negeri sebagai layanan pendidikan yang bersih dan akuntabel.

Ketua Lembaga Humas dan Kerja Sama Universitas Peradaban, Agus Isnaeni, menilai langkah penertiban tersebut sudah sangat tepat. Menurutnya, praktik pungutan yang membebani orang tua berpotensi besar menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri.

Jika Pungutan tetap dijalankan, stigma melanggar ketentuan undang-undang akan melekat, dan masyarakat akan memberi citra buruk pada sekolah-sekolah negeri, “ujar agus, rabu (18/11/2026).

Bacaan Lainnya

Agus mengingatkan bahwa pembiayaan pendidikan semestinya mengacu pada amanat UUD 1945 dengan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Terlebih, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai skema pembiayaan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dukungan terhadap kebijakan ini menguat menyusul rangkaian langkah cepat yang diambil Pemkab Brebes, mulai dari penandatanganan pakta integritas kepala SD dan SMP negeri pada 5 November 2026, hingga inspeksi mendadak (sidak) oleh Bupati Paramitha ke SMP Negeri 3 Brebes pada 16 November lalu yang mendapati adanya iuran ganda pada pos yang sebenarnya sudah dibiayai dana BOS.

Meski mengapresiasi ketegasan bupati, Agus menekankan bahwa penertiban tidak cukup hanya diandalkan lewat sidak berkala. Pemerintaha Kabupeten Brebes, khususnya dinas pendidikan,pemuda,olahraga,perlu memperkuat sistem pengawasan dan membuka ruang pengaduan yang seluas-luasnya bagi orang tua.

“Dampingi dan buka layanan aduan yang responsif. jaga citra sekolah negeri”,pesan agus.Ia juga mengingatkan agar pihak sekolah mengubah paradigma dengan memposisikan orang tua dan siswa sebagai pengguna layanan (service user) yang berhak menyampaikan masukan, kritik, maupun saran tanpa rasa khawatir.

Aspirasi tersebut, lanjutnya, harus dijadikan bahan evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.Sebagai solusi jangka panjang, Agus mendorong sekolah untuk membangun komunikasi yang lebih humanis, transparan, dan terbuka. Salah satunya dengan membentuk forum komunikasi orang tua wali murid sebagai wadah dialog langsung di luar struktur komite sekolah.

Melalui tata kelola yang transparan dan kolaboratif ini, Agus berharap kebijakan Bupati Brebes dapat menjadi momentum perbaikan manajemen sekolah secara menyeluruh demi masa depan pendidikan anak di Kabupaten Brebes.

 

suarapancasilaid'

Pos terkait