Cak Imin Minta BPJS Kesehatan Tutup Celah Kecurangan JKN, Regulasi Perlu Diperkuat

JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta penguatan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menekankan pentingnya menutup celah tata kelola, memperkuat regulasi, dan melindungi pelapor untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan.

Pesan itu disampaikan Muhaimin dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Menurut Muhaimin, seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Upaya ini menjadi bagian dari penyempurnaan sistem perlindungan kesehatan agar masyarakat memperoleh jaminan kesehatan melalui kehadiran negara.

Bacaan Lainnya

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan praktik kecurangan dapat dicegah di seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Muhaimin menegaskan, sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar sistem mampu mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Pengendalian harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri. Menurut dia, peningkatan level pengaturan diperlukan agar penanganan kecurangan memiliki landasan hukum lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.

BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Penguatan juga dilakukan melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, peningkatan monitoring dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Langkah tersebut semakin penting seiring luasnya cakupan kepesertaan JKN. Per 1 November 2026, program ini telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan kepesertaan turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Prihati mengatakan kecurangan dalam pelayanan kesehatan memiliki dampak lebih luas daripada sekadar kerugian finansial. Praktik itu dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.

Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi.

Untuk memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diproyeksikan menjadi wadah kerja sama lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Dalam konferensi INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim pencegahan kecurangan, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan JKN.

Pada kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik 1, disusul Kota Medan sebagai Terbaik 2 dan Kabupaten Banyumas sebagai Terbaik 3.

Sementara pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik, Provinsi Bali menempati peringkat pertama, diikuti Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Terbaik 1, Kabupaten Karawang sebagai Terbaik 2, dan Kabupaten Sukabumi sebagai Terbaik 3.

Adapun kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diraih Provinsi Bali. Posisi berikutnya ditempati Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan serta membangun budaya anti-kecurangan.

Melalui penguatan sistem internal BPJS Kesehatan dan kolaborasi lintas sektor, upaya pencegahan serta penanganan kecurangan diharapkan semakin efektif. Langkah ini penting untuk menjaga integritas pelayanan sekaligus keberlanjutan Program JKN yang memberikan perlindungan kepada hampir seluruh penduduk Indonesia.

suarapancasilaid'

Pos terkait