ASAHAN(SUMUT),SUARAPANCASILA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat di sejumlah sekolah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan, bersama sejumlah organisasi dan awak media, menilai pelaksanaan program tersebut jauh dari standar kelayakan dan patut dievaluasi secara menyeluruh.
Sorotan tersebut disampaikan DPP LSM GEMMAKO Asahan Sumut RI bersama DPP PERMASI Asahan, DPP GAMPKER Asahan, dan DPD CIC Asahan setelah melakukan pemantauan langsung di sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Mereka menilai kualitas makanan, tata kelola, hingga standar operasional prosedur (SOP) MBG di Asahan “sangat memprihatinkan”.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, GEMMAKO menemukan variasi menu MBG yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran. Untuk tingkat SD, menu diduga dipatok sekitar Rp8.000, sementara SMP hingga SMA/SMK sekitar Rp10.000 per porsi. Namun, kondisi makanan disebut tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan kebersihan pangan.
“Banyak makanan yang akhirnya tidak dimakan dan terbuang mubazir. Ini bukan hanya soal kualitas gizi, tetapi juga dugaan pemborosan anggaran negara,” ujar Dodi Antoni, Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Minggu (18/1/2026).
Beberapa menu yang dipersoalkan antara lain telur orak-arik, tahu, sayuran, hingga buah dengan porsi terbatas. Bahkan, GEMMAKO mengaku menemukan dugaan penyajian makanan yang tidak layak, seperti makanan yang diletakkan langsung di lantai tanpa wadah yang semestinya.
Selain kualitas menu, GEMMAKO juga menyoroti waktu distribusi MBG yang dinilai tidak sesuai kaidah keamanan pangan. Makanan disebut diantar ke sekolah sejak pukul 09.00–10.00 WIB, namun baru dikonsumsi siswa di atas pukul 12.00 WIB.
“Akibatnya nasi menjadi keras, makanan dingin, dan diduga tidak lagi higienis. Ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan anak-anak,” tegas Dodi.
Ia menambahkan, pasca libur sekolah, sejumlah sekolah bahkan disebut menolak kembali menerima program MBG karena banyaknya keluhan dari siswa dan orang tua.
Sementara itu, salah satu pengelola dapur MBG di Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai prosedur dan instruksi yang berlaku.
“Kami sudah mengikuti SOP dan arahan, termasuk pelaporan menu makanan bergizi yang rutin di-update melalui grup koordinasi,” ujar pihak pengelola dapur MBG didampingi tenaga ahli gizi.
Atas kondisi tersebut, GEMMAKO secara terbuka meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi serius, bahkan menghentikan sementara program MBG di Kabupaten Asahan.
“Lebih baik anggaran MBG diberikan langsung kepada orang tua siswa, sekitar Rp15.000 per hari atau Rp450.000 per bulan, daripada hanya menguntungkan oknum pengelola,” kata Dodi.
GEMMAKO juga membuka kanal pengaduan bagi siswa dan masyarakat jika menemukan dugaan intimidasi atau pemaksaan konsumsi MBG di sekolah. (TIM)
