Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – 16 April 2025 — Sebuah langkah penting diambil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut dalam menguatkan pondasi layanan publik. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik Tahun 2025, BPS mempertemukan lintas instansi untuk mendialogkan kualitas pelayanan, membangun integritas, dan memperkuat sinergi antar lembaga. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor BPS Tanah Laut, Rabu (16/4).
Dengan menghadirkan 10 instansi strategis, diskusi ini menjadi ruang partisipatif untuk mendengar, menyampaikan, dan merumuskan arah pelayanan publik ke depan. Mulai dari Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, hingga Kadin dan kalangan akademisi, semuanya duduk bersama di satu meja untuk satu tujuan: pelayanan publik yang lebih baik.
Rangkaian Kegiatan yang Terstruktur dan Bermakna
Acara dimulai pukul 08.00 WITA dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan resmi pada pukul 08.30. Pemaparan materi inti dilakukan mulai pukul 09.00, membahas langsung Standar Pelayanan Publik yang menjadi fokus kegiatan ini.
Sesi inti dari kegiatan adalah Focus Group Discussion yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.30. Dalam sesi ini, peserta secara aktif terlibat dalam menyampaikan masukan, mengkritisi sistem yang ada, serta mengusulkan perbaikan konkret terhadap standar pelayanan yang akan diterapkan BPS.
Tak berhenti di situ, hasil dari diskusi yang telah dilakukan kemudian disampaikan kembali dalam sesi refleksi bersama pukul 11.30 hingga 12.00. Acara ditutup secara resmi pada pukul 12.15 WITA.
Partisipasi Aktif dan Harapan yang Menyala
Sebagaimana tercantum dalam surat undangan resmi bernomor B-255/63010/HM.010/2025 tertanggal 11 April 2025, setiap instansi diundang untuk mengirimkan dua orang perwakilan. Peserta juga diminta untuk mengisi biodata secara daring melalui laman resmi BPS paling lambat 15 April 2025.
Instansi yang Diundang: Lintas Fungsi, Satu Visi
Adapun daftar undangan mencakup:
1. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kab. Tanah Laut
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Inspektorat Kabupaten
5. KPPN Pelaihari
6. Kantor Pertanahan
7. Politeknik Negeri Tanah Laut
8. Radio Tuntung Pandang
9. Kadin Kabupaten Tanah Laut1
10. Pengguna data BPS
Keberagaman peserta ini memperlihatkan bahwa standar pelayanan publik bukan urusan satu instansi saja, tetapi hasil gotong royong banyak pihak.
Satu Data, Satu Arah
FGD ini juga menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap implementasi Satu Data Indonesia, di mana setiap data yang digunakan dalam proses pelayanan publik haruslah akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan semangat kolaboratif dan dialogis, BPS Kabupaten Tanah Laut menegaskan perannya sebagai motor penggerak pelayanan publik berbasis data. Langkah ini menjadi cermin bahwa pelayanan yang baik bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang keterbukaan, kolaborasi, dan komitmen bersama.
Seperti yang disampaikan dalam penutup acara, “Pelayanan publik adalah wajah negara. Kita semua bertanggung jawab merapikannya agar masyarakat tidak sekadar dilayani, tapi juga merasa di hargai”
