KABUPATEN TANGERANG (BANTEN), SUARAPANCASILA. ID – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kemiri diwarnai dugaan diskriminasi terhadap wartawan. Selain tidak mendapatkan konsumsi, wartawan yang hendak meliput dan mengambil foto dan akses Dibatasi juga dilarang oleh oknum wartawan kecamatan setempat.
Menurut Ketua Media Center Kemiri, wartawan harus memiliki kartu peserta untuk dapat meliput acara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Musrenbang.
Camat Kemiri, Rudi Hadikarsono, saat diwawancarai terkait anggaran Musrenbang dan tidak adanya konsumsi untuk wartawan, menjawab dengan santai. Ia mengatakan bahwa anggaran Musrenbang belum dianggarkan dan meminta agar masalah konsumsi tidak dipermasalahkan.
“ujar Camat Kemiri, Rudi Hadikarsono. “Untuk anggaran Musrenbang tidak ada, belum dianggarkan. Untuk konsumsi jangan dibikin ribet, tinggal beli saja nanti saya yang bayar.”
Namun, persoalan ini bukan hanya tentang konsumsi, melainkan dugaan diskriminasi terhadap wartawan yang dilarang meliput dan mengambil foto. Tindakan ini dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.
