Banjarmasin(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Tekad membangun birokrasi yang bersih kembali digaungkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Melalui Inspektorat Daerah, sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi digelar pada Rabu (01/10/2025) di Banjarmasin. Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya serius memperkuat benteng integritas di tubuh pemerintahan daerah.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, hadir langsung membuka kegiatan. Ia didampingi Wakil Bupati HM Zazuli, Ketua DPRD H. Khairil Anwar, dan Sekda Ismail Fahmi. Hadir pula dua narasumber kunci, tokoh agama K.H. Mukri Yunus dan Penyuluh KPK, M. Mujiburahman, yang menambahkan warna moral sekaligus perspektif hukum dalam acara tersebut.
Plt. Inspektur Daerah, Riva Mahrani, dalam laporannya menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. “Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta menumbuhkan budaya kerja bersih dan berintegritas dalam pelayanan publik,” jelas Riva.
Sebanyak 100 peserta hadir, terdiri dari unsur legislatif, kepala SKPD, direktur RSUD, direktur PDAM, serta pejabat struktural Pemkab Tanah Laut. Momentum ini semakin bermakna ketika dua SKPD—Disnakerind dan Disdukcapil—diumumkan lolos tahap verifikasi lapangan menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Bupati Rahmat Trianto tak menutup mata terhadap realitas beratnya melawan praktik rasuah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan bernuansa reflektif. “Selama manusia masih hidup, selama itu pula ada hawa nafsu. Karena itu, minimal kita berusaha mengurangi praktik korupsi dengan terus saling mengingatkan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan gratifikasi yang kerap berada di garis tipis antara budaya memberi hadiah dengan pelanggaran hukum. “Kegiatan ini bukan hanya soal aturan dan ancaman sanksi, tetapi juga soal nilai moral dan spiritual. Komitmen menjauhi korupsi adalah kunci terciptanya pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan diberkahi Allah,” pungkas Rahmat.
Sosialisasi ini menjadi pengingat penting: korupsi tidak hanya bisa dicegah dengan regulasi, tetapi juga harus diperangi dengan kesadaran nurani. Pemerintah daerah berharap, dari Banjarmasin, gema antikorupsi ini akan bergaung hingga ke seluruh pelosok Tanah Laut.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)
