JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) memimpin rapat terbatas bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mempercepat penanganan bencana alam dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat ini menegaskan bahwa penanganan bencana masuk dalam kategori prioritas keamanan nasional.
Dalam ratas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memberikan dua arahan tegas Pertama, seluruh instansi wajib menyusun langkah antisipatif untuk tujuh hari ke depan agar respons tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berlapis dan terencana. Kedua, dilarang keras adanya pihak yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi, politik, maupun ekonomi.
“Fokus kita hanya satu: selamatkan nyawa, percepat pemulihan, dan cegah potensi gangguan stabilitas sosial,” tegas Menko Polkam dalam keterangan resmi usai rapat, Senin (9/12/2025).
Mobilisasi Besar-besaran TNI
TNI mengerahkan 30.864 personel dari tiga matra sekaligus, menjadikan operasi ini sebagai salah satu misi kemanusiaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 18 pesawat terbang, 36 helikopter, serta 16 kapal perang (14 KRI TNI AL dan 2 LCU TNI AD) dikerahkan 24 jam nonstop.
Hingga kini, TNI telah mendistribusikan 1.559 ton bantuan logistik, termasuk melalui metode airdrop di wilayah yang terisolasi. TNI AD juga menurunkan tambahan 21.707 prajurit untuk evakuasi korban, pembukaan akses dengan alat berat, pendirian posko kesehatan, dapur umum, dan tempat pengungsian darurat.
Polri Jaga Keamanan dan Pendataan Korban
Polri bertindak sebagai pengawal utama distribusi bantuan. Aparat mengamankan jalur logistik, mencegah penimbunan dan penjarahan, serta mengurai kemacetan konvoi kemanusiaan. Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri juga diaktifkan penuh untuk mempercepat identifikasi jenazah dan memberikan kepastian status kepada keluarga korban.
BIN Siaga Pantau Risiko Sekunder
Badan Intelijen Negara memainkan peran krusial dengan memetakan ancaman lanjutan, mulai dari potensi kerusuhan sosial, gangguan keamanan lokal, hingga upaya pihak tertentu yang berusaha menunggangi bencana. Data intelijen real-time ini menjadi panduan utama bagi operasi TNI dan Polri di lapangan.
Sinergi tiga pilar keamanan negara di bawah komando Menko Polkam ini berhasil meminimalisir tumpang tindih tugas dan memastikan setiap keputusan berbasis data akurat. Meski kritik di media sosial sempat marak soal lambatnya respons pemerintah, fakta lapangan menunjukkan negara telah bergerak masif sejak hari pertama.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana skala besar ini bukan ajang politik, melainkan tugas kemanusiaan yang diemban dengan penuh tanggung jawab. Ribuan personel TNI-Polri-BIN terus bekerja tanpa henti demi memastikan bantuan sampai ke tangan korban dan proses pemulihan berjalan cepat.
