KABUPATEN MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Karangploso memadati Alun-Alun Karangploso pada Sabtu (24/01/2026).
Massa yang terdiri dari pelajar, orang tua, hingga tokoh masyarakat ini menggelar aksi galang dukungan untuk menuntut pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pertama di wilayah tersebut.
Aksi ini dipicu oleh kegelisahan warga atas absennya sekolah menengah tingkat atas negeri di Karangploso, yang selama ini memaksa lulusan SMP setempat untuk mencari sekolah ke luar wilayah dengan persaingan zona yang semakin ketat.
Ketua penggerak kegiatan, Rio Afif Mufarid, menegaskan bahwa aspirasi ini didasarkan pada data konkret mengenai ketimpangan akses pendidikan di Karangploso. Ia menyebutkan bahwa rasio antara jumlah lulusan SMP dengan ketersediaan kursi di jenjang SMA sudah tidak lagi proporsional.
“Digelarnya giat ini berdasarkan data yang ada bahwa perbandingan antara SMP dan SMA di Karangploso masih belum seimbang,” ujar Rio saat ditemui di sela-sela aksi.
Menurut Rio, kondisi ini mengakibatkan hambatan serius bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Pendirian SMA negeri pertama di Karangploso kini menjadi kebutuhan mendesak. Kami bersyukur kegiatan ini juga dikawal dan didukung penuh oleh Bupati Malang, Abah Sanusi,” tambahnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berjalan dengan sangat tertib. Selain orasi ilmiah dan penyampaian aspirasi publik, panitia juga menyuguhkan berbagai hiburan seni sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar tentang pentingnya pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kehadiran SMAN pertama dinilai strategis karena akan mempermudah Zonasi. Siswa lokal memiliki peluang lebih besar masuk sekolah negeri tanpa terkendala jarak.
Kemudian pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan antara Karangploso dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Malang.
Selain itu juga peningkatan kualitas SDM, Memberikan jaminan pendidikan lanjutan bagi warga kurang mampu.
Meskipun didukung oleh Pemerintah Kabupaten Malang, kewenangan penuh pendirian SMA berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Forum Peduli Karangploso berharap aksi besar ini mampu mengetuk pintu kebijakan di tingkat provinsi.
”Kami berharap aspirasi publik ini segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah dan provinsi sesuai kewenangan mereka. Masyarakat siap mengawal proses ini hingga sekolah benar-benar berdiri,” pungkas Rio.
Aksi yang berakhir pada siang hari tersebut ditutup dengan penandatanganan petisi dukungan oleh warga yang hadir, sebagai bukti otentik desakan masyarakat Karangploso kepada pemerintah.
Pewarta : Doni Kurniawan.
Editor : Denny W
