REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur strategis untuk tahun anggaran 2026 denganfokus pada penguatan konektivitas antar wilayah serta dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, SE, MAP, didampingi Kepala Bappeda Rejang Lebong Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling, bersama tim RPJMD sertajajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi pembangunan daerah yangsebelumnya telah disampaikan Pemkab Rejang Lebong kepada Ketua DPD RI Sultan BNajamuddin, sekaligus kelanjutan atas kunjungan kerja Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Provinsi Bengkulu pada Juli 2025 lalu.
Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Dasar yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan PembangunanKewilayahan (IPK) di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan realisasi program strategis daerah, khususnya bagi Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Jalan Jadi Prioritas Distribusi Pertanian
Pemkab Rejang Lebong menempatkan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai prioritas utama. Infrastruktur jalan dinilai menjadi urat nadi distribusi hasil pertaniandan perkebunan, seperti kopi dan sayur-mayur, yang merupakan komoditas unggulan daerah pegunungan.
Sejumlah proyek strategis yang diusulkan meliputi pembangunan Jalan Ruas Simpang Nangka–Simpang Kejalo dengan kebutuhan anggaran Rp 8,16 miliar, pembangunan Jalan Ruas Tasikmalaya–Cawang Lama senilai Rp 16,36 miliar, serta pembangunan Jalan Ruas Jalan Baru–Dusun Sawah dengan nilai Rp 16,52 miliar.
“Pembangunan jalan ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus mengakomodasi akses program cetak sawah guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari.
Bupati Fikri menjelaskan, usulan pembangunan infrastruktur tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta karakter geografis Rejang Lebong sebagai wilayah pegunungan dan sentra pertanian.
“Konektivitas jalan, irigasi pertanian, dan hunian layak merupakan kebutuhan dasarmasyarakat kami. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat distribusi hasil pertanian,menekan biaya logistik, serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujar Fikri usai rapat koordinasi di Jakarta.
Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program strategis daerah dapat berjalan optimal dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
“Kami berharap usulan ini dapat didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun skemaInstruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, sehingga pembangunan bisa segera direalisasikan dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Irigasi Rusak Berat dan Program Bedah Rumah
Selain infrastruktur jalan, perbaikan sarana irigasi juga menjadi perhatian serius. RejangLebong yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Bengkulu mengusulkan rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Air Musi Kejalo yang saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak berat.
Tak hanya proyek fisik skala besar, Pemkab Rejang Lebong juga mengajukan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)dengan nilai usulan anggaran Rp 10 miliar.
Program bedah rumah tersebut ditargetkan menyasar 34 desa dan kelurahan di enam kecamatan, guna menuntaskan sisa pembangunan 220 unit rumah tidak layak huni yang belum terealisasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung S.D. Poesponegoro, Jakarta Pusat, tersebut dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dari unsur pemerintah daerah, hadir langsung Bupati Rejang Lebong, Bupati Kepahiang HZurdinata SIP, serta Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin, S.Sos, didampingi jajaran teknisdari Bappeda dan Dinas PUPR masing-masing daerah.
Sinergi lintas sektoral ini dinilai krusial mengingat tantangan geografis wilayah Bengkulu yang didominasi kawasan pegunungan dan perdesaan, sehingga membutuhkan infrastruktur tangguh untuk menopang distribusi hasil produksi, memperkuat konektivitas antar wilayah,serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.(mcrl/protokol)
