PALEMBANG, SUARAPANCASILA.ID – Untuk yang kedua kalinya puluhan massa yang tergabung dalam PP Wong Kito melakukan aksi unjuk rasa lanjutan dikarenakan aksi yang pertama tidak ada respon, aksi tersebut dilakukan di halaman Kantor Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Rambutan Ujung 30 Ilir Palembang, Kamis (01/02/2024).
Aksi massa tersebut tetap meminta Kepala Balai Prasarana Pemukiman Sumsel untuk memecat dan mengganti Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumsel Diduga adanya Indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), “Serta kami meminta jawaban atas laporan atau aksi demo kami beberapa hari yang lalu,” cetus Aminuddin Korlap PP Wong Kito kepada awak media usai melakukan aksi unjuk rasa dan mediasi dengan Perwakilan Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan didampingi oleh Reza Moa dan Zakaria.
“Sehubungan dengan informasi dari masyarakat dan hasil investigasi PP Wong Kito di lapangan menemukan dugaan indikasi yang mengarah pada tindakan pidana korupsi di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Selatan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan sanitasi Tahun Anggaran 2022, program infrastruktur berbasis masyarakat atau program sanimas dan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan,” tegas Aminuddin.
“Oleh karena itu kami PP Wong Kito menilai, oknum yang dipilih menjadi fasilitator Kabupaten Lahat yang merupakan Direktur CV. Degan diduga masih ada hubungan kerabat dekat dari staf di lingkungan sektor sanitasi yang membawahi program Sanimas dan LPK,” tambahnya.
Dengan dipilihnya yang bersangkutan (Oknum) sebagai fasilitator Kabupaten diduga sektor sanitasi terindikasi KKN yang melanggar secara hukum.
“Kami meminta kepala Balai Prasarana Pemukiman Sumsel untuk menegur kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan terkait program tersebut dan Kami juga meminta Kepala Balai Prasarana Pemukiman Sumatera Selatan untuk memecat dan mengganti kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumsel, PPK Sanitasi, mengusut sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,” tegasnya.
“Dan kami juga meminta juga KPK segera turun langsung untuk memeriksa BPPW Sumsel (Satker Sanitasi ) terkait seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran lebih dari Rp80 miliar, dengan dugaan indikasi KKN sebagai sarana yang dilakukan CV. Degan bekerja sama dengan ASN di lingkungan BPPW Sumsel. Apabila tuntutan kami tidak segera ditanggapi dan dilaksanakan kami akan melakukan aksi massa yang lebih besar lagi bahkan kami akan melakukan aksi di KPK,” pungkasnya.
Puluhan aksi massa PP Wong Kito di terima oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Sumsel yang diwakili oleh Nyimas Suryani Kasubag TU dan di dampingi oleh Era Puspita Kasiwil II Sumsel, “Aduan yang PP Wong Kito sampaikan akan diterima dan kami proses serta kami sampaikan dengan pimpinan kami,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian, dan berlangsung aman dan damai.(*)
