SUARAPANCASILA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengaku tidak terpengaruh dan siap menghadapi pemangkasan anggaran di kementeriannya. Sebagai imbas pemangkasan anggaran tahun 2025, Kementerian Hak Asasi Manusia hanya memiliki bujet sebesar Rp 113,8 miliar setelah dipotong sebesar Rp 60,5 miliar.
Soal pemangkasan anggaran ini, Natalis sempat berkelakar dengan Natalius menganalogikan Presiden Prabowo Subianto–selaku pihak yang menitahkan penghematan anggaran di kementerian–sebagai kapten dari kapal yang mengarungi samudera berombak. Ia meminta untuk mempercayai Prabowo sebagai kapten kapal karena pada akhirnya dia bisa mengantarkan penumpang yakni rakyatnya ke tepian.
“Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh,” kata Natalius, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Natalius juga mengatakan bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap operasional kantornya. Hingga saat ini, kata dia, tidak ada pembatasan listrik di gedung dan belum ada ketetapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengakali pemangkasan. Yang jelas, kata Natalius, tak ada satupun lampu yang mati di gedung itu.
“Apalagi kerja dari rumah, matikan listrik, kita baru dialog dan diskusi, (tapi) orang sudah ketakutan,” ujar dia.
Pemangkasan anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
