Dorong Transparansi Anggaran untuk Cegah Korupsi di Daerah Ogan Komering Ulu
BATURAJA (SUMSEL) SUARA PANCASILA.ID – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui kegiatan akademik bertajuk “Kebijakan Transparansi Anggaran Daerah sebagai Upaya Pengurangan Tindak Pidana Korupsi di Daerah OKU.”
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/11) pukul 09.00 WIB ini menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya, yaitu M. A. Qadri, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri OKU, serta Achmad Akmaluddin, S.I.P., M.I.P., Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja. Acara dipandu oleh Marshanda Lievia, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dengan sambutan pembuka dari Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja.
Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah sebagai langkah strategis mencegah tindak pidana korupsi di tingkat lokal.
Dalam paparannya, M. A. Qadri menekankan bahwa kebijakan transparansi anggaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.
“Kebijakan transparansi anggaran daerah bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan kebutuhan fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat mempersempit ruang gerak korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat,” ujar Qadri.
Ia juga menambahkan, “Implementasi kebijakan ini perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil.”
Sementara itu, Achmad Akmaluddin menyoroti pentingnya kolaborasi multi-pihak dan transformasi digital dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Kebijakan transparansi anggaran daerah merupakan langkah penting dan mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Transparansi menjadi dasar terciptanya kepercayaan publik karena memungkinkan masyarakat mengakses, memahami, dan mengawasi seluruh proses pengelolaan anggaran,” jelas Akmaluddin.
Ia menambahkan, “Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas SDM, lemahnya komitmen politik, dan minimnya partisipasi publik. Karena itu, perlu strategi peningkatan melalui penyederhanaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam pengawasan anggaran.”
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik good governance, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja terhadap program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, dengan terus menghadirkan forum akademik yang relevan dengan dinamika pemerintahan daerah dan upaya penegakan hukum di Indonesia.
“Universitas Baturaja berkomitmen untuk melahirkan generasi pemerintahan yang jujur, transparan, dan berintegritas tinggi,” tutup Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P.
