KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 bukan sekadar momentum mengenang romantisme sejarah perjuangan bangsa, melainkan ruang refleksi untuk memahami kembali makna kemerdekaan dalam kehidupan bernegara. Nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan ketulusan para pahlawan harus terus diaktualisasikan melalui pengabdian nyata bagi masyarakat.
Semangat tersebut menjadi refleksi tersendiri bagi KRA Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., yang akrab disapa Sam Tito. Momentum Hari Pahlawan tahun ini sekaligus beriringan dengan perjalanan 21 tahun Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI), sebuah perjalanan kelembagaan yang memiliki makna penting dalam membangun komitmen pengabdian di bidang hukum.
Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, Sam Tito memandang bahwa kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai simbol penghormatan terhadap masa lalu. Sebaliknya, nilai-nilai perjuangan harus menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau dahulu para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka tugas generasi sekarang adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya, integritas, keberanian, serta pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (09/11/2026)
Menurutnya, perubahan zaman telah menghadirkan medan perjuangan yang berbeda. Perjuangan saat ini tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi fisik, tetapi juga melalui pemikiran, penegakan hukum, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan keberanian mempertahankan kebenaran.
“Menjadi pahlawan pada zaman sekarang tidak harus mengangkat senjata. Seseorang dapat menjadi pahlawan melalui kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keberanian membela mereka yang membutuhkan keadilan,” tuturnya.
Memasuki usia ke-21 tahun, perjalanan Kantor Hukum Yustitia Indonesia menjadi momentum refleksi terhadap eksistensi, profesionalisme, dan tanggung jawab moral dalam bidang penegakan hukum.
Sam Tito mengungkapkan bahwa usia kelembagaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian administratif, tetapi juga sebagai ukuran kedewasaan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab profesi.
“Usia 21 tahun bukan sekadar angka atau perjalanan waktu. Di dalamnya terdapat tanggung jawab, proses pembelajaran, konsistensi, dan komitmen untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sebuah institusi harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya mempunyai nilai manfaat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam negara hukum, profesi advokat memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia berjalan secara proporsional.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
“Konsekuensi negara hukum adalah tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum. Semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat untuk melindungi kepentingan tertentu,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.
Karena itu, menurutnya, independensi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehormatan profesi advokat.
“Seorang advokat tidak cukup hanya memahami pasal demi pasal. Ia juga harus memiliki integritas, keberanian moral, dan kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan. Sebab, hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi martabat manusia,” tegasnya.
Dalam pandangan Sam Tito, tantangan terbesar kehidupan berbangsa bukan hanya persoalan lemahnya regulasi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keadilan diterapkan secara konsisten dalam praktik kehidupan.
Ia menilai, kepahlawanan modern harus dimaknai sebagai keberanian moral untuk mempertahankan kebenaran, sekalipun berhadapan dengan tekanan, kepentingan, maupun ketidakadilan.
“Keberanian sejati bukan ketika seseorang memiliki kekuasaan untuk menekan orang lain, melainkan ketika ia mampu mengendalikan dirinya, bersikap adil, dan tetap berdiri di atas kebenaran meskipun menghadapi berbagai tekanan,” paparnya.
Menurutnya, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus menjadi pedoman dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi. Keadilan harus hadir tanpa diskriminasi. Inilah salah satu bentuk perjuangan yang harus terus kita kawal,” tandasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum menghadirkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Selain menjabat sebagai Presiden Direktur KHYI, Sam Tito juga mengemban amanah sebagai Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Malang, Ketua DPC Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Malang Raya, serta Ketua Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) Malang Raya.
Berbagai tanggung jawab tersebut, menurutnya, memiliki keterkaitan dalam satu orientasi besar, yakni membangun kualitas manusia dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif atau penindakan hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, penguatan keluarga, serta partisipasi masyarakat.
“Narkotika merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang penindakan setelah terjadi persoalan. Edukasi dan pencegahan harus diperkuat sejak dini, karena menyelamatkan satu generasi berarti menjaga masa depan bangsa,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia memandang pelestarian budaya dan tradisi Nusantara sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga bangsa yang mengenal sejarah, menghormati leluhur, dan menjaga identitas budayanya. Kemajuan tanpa karakter dan akar kebudayaan dapat membuat sebuah bangsa kehilangan jati dirinya,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan peradaban harus berjalan seimbang antara kemajuan intelektual, supremasi hukum, moralitas, dan pelestarian kebudayaan.
Menyinggung tema Hari Pahlawan 2026, Sam Tito menegaskan bahwa semangat melanjutkan perjuangan harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, bukan berhenti pada slogan dan seremoni tahunan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kolaborasi, memperkuat persatuan, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Perjuangan tidak boleh menjadi milik satu golongan. Kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan berbagai elemen bangsa. Karena itu, melanjutkan perjuangan juga membutuhkan kebersamaan, toleransi, saling menghormati, dan kesediaan memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, generasi masa kini memiliki tanggung jawab sejarah untuk memastikan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan masyarakat menikmati keadilan, perlindungan hukum, pendidikan, dan kehidupan yang bermartabat.
“Jangan sampai kita begitu fasih mengucapkan nama para pahlawan, tetapi kehilangan keberanian untuk meneladani nilai perjuangannya. Menghormati pahlawan bukan hanya dengan upacara dan tabur bunga, melainkan dengan meneruskan kejujuran, pengorbanan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Mengakhiri refleksinya, Sam Tito berharap perjalanan 21 tahun KHYI dapat menjadi pengingat bahwa pengabdian merupakan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, integritas, dan tanggung jawab.
“Harapan saya, semangat Hari Pahlawan menjadi energi moral bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat. KHYI juga harus terus bertumbuh, menjaga profesionalisme, serta berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan keadilan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Pada akhirnya, esensi Hari Pahlawan dan perjalanan 21 tahun KHYI bertemu dalam satu pesan fundamental: perjuangan tidak pernah selesai selama keadilan masih harus diperjuangkan dan kemanusiaan masih membutuhkan pembelaan.
Sebab, pahlawan sejati bukan sekadar mereka yang dikenang oleh sejarah, melainkan mereka yang menghadirkan makna bagi kehidupan dan meninggalkan jejak pengabdian bagi generasi mendatang.
