BANYUASIN (SUMSEL) SUARAPANCASILA.ID – Setelah VIRAL di media sosial Kepala Dinas (KADIN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuasin Reza Agust Perdana, SE,. M.Si baru mau menjawab konfirmasi dari awak media.
Menurut Konfirmasi Reza, Memang terjadi pengurangan jumlah Posko Terpadu Penanggulangan Karhutlah dari 7 posko menjadi 5 posko pada tahun ini. Hal ini diakibatkan adanya program efisiensi anggaran dari pemerintah. Namun hal tersebut tidak akan menghambat kinerja BPBD dalam penanggulangan Karhutlah Tahun ini. 5 Posko Terpadu terletak di Kecamatan. Pulau Rimau, Kecamatan. Banyuasin III, Kecamatan. Tanjung Lago, Kecamatan. Air Kumbang dan Kecamatan. Rambutan. Jumlah personil disetiap posko sebanyak 10 orang yang terdiri dari TRC BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Peduli Api (DPA).
Menurut nya juga, Berdasarkan Informasi BMKG bahwa musim kemarau 2025 merupakan musim kemarau basah sehingga durasi cuaca kemarau atau panas tidak terjadi terlalu lama. Sedangkan puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi di bulan Agustus sd September 2025. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya Karhutlah, BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dengan pelaksanaan OMC diharapkan akan dapat menimbulkan terjadinya hujan sehingga dapat membasahi lahan gambut yang berpotensi karhutlah.
Selaku Kadin BPBD Banyuasin Reza juga menegaskan. “Sedangkan BNPB sendiri telah menyediakan 2 helikopter Patroli dan 2 helikopter water bombing guna penanganan Karhutlah di Provinsi Sumsel tahun 2025. Apabila petugas darat mengalami kendala dalam pemadaman dilapangan, maka dapat meminta bantuan heli water bombing untuk melakukan penyiraman.” Tegasnya. Senin (04/08/2025).
Tetapi Team awak media belum mendapatkan jawaban pasti akan hal yang di pertanyakan.
Posko karhutla di Kabupaten Banyuasin memang betul ada 7 posko di tahun 2024 dan dikurangi menjadi 5 posko di 2025 seperti yg di sampaikan Reza, Akan tetapi yg menjadi sorotan sebelumnya dari hasil pantauan Team awak media kami, Soal jumlah posko yg di kurangi tersebut adalah Kecamatan Tungkal ilir dan Kecamatan. Betung.
Dimana untuk posko Keluang yg berada di Kecamatan Tungkal ilir adalah titik dimana kawasan hutan lindung itu berada dan menjadi titik penting, Yang mana Hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pelestarian hutan lindung merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Bangsa ini.
Jika dalam musim kemarau tentu potensi kebakaran di hutan lindung lebih besar dari hari biasa, Disinilah salah satu potensi resiko dampak pengurangan posko karhutla tersebut, Dimana kerugian negara yg akan timbul apa bila sampai kawasan hutan lindung itu terbakar.
Belum lagi pekatnya kabut asap yg akan menyebar ke provinsi lain dan bahkan bisa jadi ke negara-negara tetangga.
Seyogayanya ini menjadi pertimbangan penting oleh instansi terkait yg bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan masyarakat dan Kabupaten Banyuasin.
Dan untuk jawaban terkaitefisiensi anggaran yang disampaikan oleh Reza, Kami awak media meminta tanggapan dan mengkonfirmasi melalui pesan instan WhatsAPP (WA) ke salah satu Tokoh Pemuda Banyuasin Dimas yang juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuasin, Menurut Dimas untuk masalah efisiensi anggaran :
Lalu jika hal ini di kaitkan dengan adanya efisiensi anggaran tentu saja kami menilai bahwa BPBD Kabupateb Banyuasin tidak sinkron atau tidak sepaham dengan BNPB di pusat. ungkapnya.
Menurut Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan anggaran untuk bencana tidak terkena efisiensi.
“Aman, karena di sana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) kan ada dana siap pakai, jadi enggak ada masalah,” kata Menko PMK Pratikno saat ditemui usai melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta, 13 Feb 2025.
Yang kami kutip dari media Antaranews.com. Lantas, apakah keterangan menteri Pratikno itu tidak berlaku untuk BPBD Kabupaten .Banyuasinb? Silahkan masyarakat yg menilai. Tegas Dimas.
Team awak media juga mencoba mengkonfirmasi masalah efisiensi anggaran ini ke Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN. Eng. dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banyuasin Ledy Lisdyanto melalui pesan instan WhatsAPP namun masih menunggu jawaban.
Penulis: Kelvin.
