REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengikuti rapat koordinasi nasional evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui sambungan Zoom Meeting, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong Dr. H. Hendri Praja, SSTP.,M.Si. Turut mendampingi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Afreda Rotua Purba, S.Hut, M.Ling serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Erik Rosadi, SSTP., M.Si.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia, khususnya dalam rangka percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Kondisi Fiskal Daerah Terkendali
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri memaparkan kondisi fiskal nasional serta capaian realisasi anggaran pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan.Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, posisi fiskal Kabupaten Rejang Lebong dinilai berada dalam kondisi stabil dan tidak masuk dalam kategori daerah dengan penyerapan rendah.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, Erik Rosadi, menjelaskan bahwa capaian penyerapan anggaran daerah berada pada kisaran rata-rata nasional.
“Posisi kita berada di rata-rata, tidak termasuk dalam kategori tertinggi maupun terendah.Kapasitas fiskal saat ini berada di kisaran 50 banding 50. Kami optimistis seluruh program danpenyerapan anggaran dapat dituntaskan hingga akhir tahun,” jelas Erik.
Siaga Bencana Jadi Perhatian
Selain evaluasi penyerapan anggaran, rapat koordinasi tersebut juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Pemerintah pusat mendorong daerah dengan kondisi keuangan yang relatif sehat untuk turut berkontribusi dalam upaya kemanusiaan melalui optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Rejang Lebong melakukan pergeseran anggaran pada pos BTT sebagai bentuk kesiapan dan solidaritas antar-daerah.
“Awalnya anggaran BTT kita sebesar Rp1 miliar. Setelah dilakukan pergeseran dari beberapa kegiatan yang dijadwal ulang serta sisa hasil tender, saat ini BTT Kabupaten Rejang Lebong meningkat menjadi sekitar Rp3,9 miliar,” ungkap Erik.
Komitmen Pemkab Rejang Lebong
Wakil Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri Praja menyampaikan bahwa Pemkab Rejang Lebong berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel sekaligus responsif terhadap kondisi darurat dan kebencanaan.
“Kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Selain memastikan program pembangunan berjalan dengan baik, kami juga harus siap menghadapi situasi darurat dan mendukung upaya kemanusiaan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarWakil Bupati.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemkab Rejang Lebong berharap pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun dapat berjalan optimal, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana secara terkoordinasi dan tepat sasaran.(mcrl/dioba/bisma)
