BANJARBARU(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Kalimantan Selatan yang terus bergerak, Rabu (10/12/2025) menjadi salah satu momen yang menandai arah baru bagi ketahanan wilayah dan pemberdayaan ekonomi desa. Gedung Auditorium Idham Chalid berdiri sebagai saksi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pangdam XXII/Tambun Bungai dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel, termasuk kehadiran langsung Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto yang memberikan dukungan penuh atas sinergi besar ini.
Penandatanganan ini mencakup dua agenda strategis: pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalimantan Selatan dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dua sektor berbeda—pertahanan dan ekonomi—dipadukan dalam visi besar memperkuat daerah dari pusat hingga pelosok desa.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan urgensi pembangunan Makodam sebagai bagian dari penguatan keamanan wilayah.
“Makodam Kalsel penting untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan memperkuat pertahanan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberadaan Kodam juga akan berperan dalam penanganan bencana, pengamanan objek vital, ketahanan pangan, hingga percepatan infrastruktur. Target pembangunan Makodam telah ditetapkan: dimulai pada 2026 dan ditargetkan rampung tahun 2027, dengan dukungan pembiayaan bersama dari pusat dan daerah.
Gubernur Kalsel H Muhidin turut menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut proyek besar ini.
“Anggaran proyek Makodam diperkirakan Rp260 miliar,” tuturnya. Ia menjelaskan bahwa lahan dan model fisik telah disiapkan, namun beberapa lokasi memerlukan pondasi khusus karena karakteristik wilayah rawa yang harus diantisipasi secara teknis.
Tak hanya soal pertahanan, sinergi pembangunan ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi desa. Terkait percepatan KDKMP, Pangdam menekankan bahwa koperasi harus dibangun di atas nilai kejuangan dan gotong royong.
Koperasi, kata Pangdam, harus berjalan “profesional, transparan, dan akuntabel.”
Sementara itu, Gubernur Muhidin mengingatkan pentingnya kolaborasi erat. Ia meminta seluruh pihak memberikan masukan teknis agar pembangunan KDKMP dapat berlangsung cepat melalui koordinasi berjenjang antara provinsi, kabupaten/kota, dan TNI.
Penandatanganan MoU ini bukan sekadar formalitas pemerintahan—ia menjadi pijakan awal bagi babak baru pembangunan Kalsel. Sebuah langkah menyatukan kekuatan pertahanan dan pemberdayaan ekonomi desa, menciptakan tatanan yang kokoh dari pusat hingga wilayah terpencil.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)
